Sabtu, 30 Agustus 2025

Pilpres 2019

Bara JP Nilai Jokowi Kuasai Persoalan Debat, Prabowo Terlihat Inkonsisten

Pada debat pertama terlihat kualitas Jokowi menguasai persoalan birokrasi, hukum, HAM, terorisme dan solusi-solusinya

Kompas.com
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, menyampaikan visi dan misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dinilai menguasai persoalan debat dibandingkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Pengurus Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S Sirait mengatakan, pasangan Jokowi - Maruf Amin lebih unggul dibandingkan Prabowo - Sandi dalam debat pertama capres-cawapres yang berlangsung di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Baca: Meski Sudah Langganan Herman Masih Gugup Cukur Rambut Jokowi

Menurutnya Viktor, pada debat perdana pilpres kemarin terlihat kualitas Jokowi menguasai persoalan birokrasi, hukum, HAM, terorisme dan solusi-solusinya.

Ia memberi contoh solusi yang ditawarkan Jokowi terkait tumpang tindih peraturan hukum antara pusat dan daerah.

Jokowi dinilai memberi solusi yang konkrit, yang akan membuat dapur untuk penggodokan hukum, tidak hanya sekadar mengumpulkan pakar hukum lalu membuat sinkronisasi.

"Sementara solusi Prabowo untuk persoalan hukum hanyalah menaikan gaji aparat. Itu bukan solusi,” ujar Viktor saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (19/1/2019).

Ia juga memuji Jokowi yang berhasil membuka keinkonsistensian Prabowo terkait isu korupsi. Visi Prabowo soal penindakan korupsi sejak awal, menurut Viktor, memang inkonsisten.

Prabowo mengatakan akan menghukum koruptor dengan menaruh di pulau terpencil dan suruh tambang pasir terus menerus.

"Tapi di sisi lain dia membela enam caleg Gerindra mantan koruptor dengan mengatakan korupsinya enggak seberapa," kata Viktor.

Ia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang akan menaikan gaji pegawai dengan menaikkan tax ratio sebesar 16%.

Baca: BPN: Dengan Berjoget, Prabowo-Sandiaga Dapat Apresiasi Masyarakat

Itu artinya, kata Viktor, Prabowo ingin menaikan kesejahteraan pegawai namun di sisi lain membuat rakyat semakin menderita karena menaikan pajak.

“Rencana Prabowo itu secara tidak langsung akan menarik pajak dari rakyat dalam jumlah besar untuk mensejahterakan PNS. Itu ide yang membuat rakyat semakin menderita,” ucap Viktor.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan