Pendidikan GOPilpres 2019
PDIP Tantang Kubu Prabowo Buka-bukaan Data Klaim Kemenangan
Hal ini sebagai bukti bahwa PDI Perjuangan menjunjung tradisi transparansi dan akuntabilitas dalam menghitung suara rakyat.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan menunjukkan ruang hitung rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg 2019 yang terintegrasi dengan seluruh kamar hitung, ruang hitung ditingkat Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia.
Hal ini sebagai bukti bahwa PDI Perjuangan menjunjung tradisi transparansi dan akuntabilitas dalam menghitung suara rakyat.
"Suara yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang harus dihormati, suara yang tidak boleh diklaim oleh pihak manapun," kata Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di ruang ruangan Badan Saksi Nasional PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).
Hasto mengatakan, PDIP sangat berbuka jika ada pihak-pihak yang mencoba mengaudit kamar penghitungan secara langsung.
"Ini ruangan Badan Saksi Nasional masuk kategori restricted area, tapi demi tanggung jawab terhadap publik karena kami tidak ingin ada pihak-pihak yang mengklaim secara sepihak tanpa didukung oleh data," ucap Hasto.
Ia pun menyindir kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang telah mendeklarasi kemenangan meski disejumlah Quick Count atau hitung cepat sementara kalah dari Paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Bahkan, Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menantang kubu Prabowo-Sandi untuk membuka data terkait kliem kemenangan itu.
Baca: Sandiaga Jalan Kaki ke Rumah Prabowo, Tersenyum Ditanya Akan Kembali jadi Wagub DKI
"Klaim oleh Pak Prabowo-Sandi tanpa dibackup oleh sistem rekapitulasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh publik, oleh karena itu, kita menegaskan kami siap diaudit," jelas Hasto.
Hasto menyebut, pihak-pihak yang berupaya mengkliem kemenangan tanpa menunjukan transparansi data dan infrastruktur data sama saja mencederai proses demokrasi.
"mengklaim secara sepihak tanpa mempertanggungjawabkan secara penuh data-data rekapitulasi yang dimilikinya maka itu adalah bagian dari upaya-upaya memprovokasi yang bisa berdampak pada rusaknya seluruh upaya membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri," pungkasnya.
