Pilpres 2019
KPU: Sudah 26 Provinsi Direkap, Tidak Ada Satupun Bantahan Dari BPN
Saksi dari BPN Prabowo-Sandi yang hadir dalam rekapitulasi suara Pilpres 2019 tidak melakukan bantahan terhadap hasil rekap KPU RI.
Penulis:
Danang Triatmojo
Editor:
Adi Suhendi
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPN Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara Pemilu Presiden yang sedang dilakukan KPU RI.
Pertimbangan BPN, telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres 2019.
Meski penolakan tersebut digembar-gemborkan, saksi dari BPN Prabowo-Sandi yang hadir dalam rekapitulasi suara Pilpres 2019 tidak melakukan bantahan terhadap hasil rekap KPU RI.
Baca: DPD RI dan Ombudsman RI Bahas RUU Partisipasi Masyarakat
"Ini fakta ya, sampai dengan kemarin ada 26 provinsi direkap, baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada yang disampaikan di sini yang urusannya dengan perolehan suara. Istilahnya penggelembungan, manipulasi, dibelokkan ke sana, dibelokkan ke sini," kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, kamis (16/5/2019).
Baca: Jokowi Mania Diperiksa Sebagai Saksi Pelapor Kasus Video Ancaman Penggal Presiden
Padahal sebelumnya KPU juga sudah mempersilakan BPN membawa bukti-bukti data klaim kecurangan tersebut ke rapat pleno rekapitulasi.
Sehingga data-data yang mereka miliki, bisa disandingkan atau dicocokkan dengan data milik KPU.
"Kalau tidak ada buktinya kan bagaimana kita akan melakukan pencocokan dan klarifikasi, konfirmasi terhadap keberatan-keberatan itu," jelas Hasyim.
Prabowo akan menolak
Dalam pidatonya Prabowo Subianto menegaskan menolak hasil penghitungan suara Pemilu.
"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.
Baca: Presiden Jokowi : Saatnya Sudah Tiba Bangkitkan Ekonomi Syariah di RI
Prabowo Subianto mengatakan bahwa masa depan bangsa berada dipundak KPU.
Masa depan bangsa bergantung apakah KPU akan membiarkan terjadinya kecurangan Pemilu atau menghentikannya.
Baca: Kesal karena Berisik di Pos Ronda, Seorang Warga Tegal Tembak 2 Anak SMP Gunakan Senapan Angin PCP
"Kalau kau memilih ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," katanya.
Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi.
Menurutnya mandat rakyat telah diberikan kepadanya bersama Sandiaga Uno.