Kemungkinan Koalisi PDI-P dan Partai Demokrat, Peluang AHY dan Mengulang Sejarah

Kemungkinan Koalisi PDI-P dan Demokrat, Peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Mengulang Sejarah, Pengamat: Memelihara Anak Macan

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Tony Rosyid menyoroti Partai Demokrat yang dinilainya hampir pasti bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Tony, jika Demokrat resmi bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, kemungkinan salah satu elite yang berpeluang besar mendapatkan kursi jabatan adalah Komandan Satgas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini yang patut dipertimbangkan dengan matang oleh PDI Perjuangan sebagai partai politik pengusung Jokowi sebagai capres.

"Ketika PDI Perjuangan menerima Demokrat, ini bisa jadi mengulang sejarah dulu, memelihara anak macan," ujar Tony dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Tony merujuk ketika Megawati menjabat sebagai Presiden RI.

Baca: Pernah Dua Periode Jadi Partai Pemenang, Demokrat: Kami Nyaman di Mana Pun

Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, ayah Agus Harimurti, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Menjelang Pemilu 2004, SBY mengundurkan diri dari kabinet.

Ia turut bertarung pada Pilpres 2004, dengan Megawati sebagai salah satu rivalnya.

SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2004.

"Sekarang, AHY masuk kubunya Megawati. Tak menutup kemungkinan tentunya sejarah dulu akan terulang, AHY akan jadi anak macan di masa yang akan datang," ujar Tony.

"AHY ini new comer dalam perpolitikan Tanah Air. Dia masih di-remote, dipegang serta belum dilepas sepenuhnya oleh sang kreatornya yang merupakan ayahnya sendiri, SBY," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Tony berpendapat, PDI-P harus memiliki strategi dan kalkulasi yang jitu jika ingin menjadikan AHY sebagai bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke depan.

Sikap dan Arah Demokrat

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan bahwa partainya belum menentukan sikap dan arah politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Dengan demikian, Demokrat belum menentukan apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintah periode 2019-2024 di parlemen.

Baca: PKS Harap Kerja Sama Partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Tetap Berjalan

"Pembicaraan itu nanti berikutnya," ujar Hinca saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Hinca mengatakan, sikap atau arah kebijakan politik Partai Demokrat nantinya akan diputuskan oleh Majelis Tinggi.

Adapun Majelis Tinggi Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat sebagai ketua umum.

"Beliau (SBY) juga Ketua Majelis Tinggi partai dan di Partai Demokrat soal calon presiden dan wakil presiden itu adalah wilayahnya Majelis Tinggi partai," kata Hinca.

"Nah, dengan demikian tentulah kedaulatan partai masing-masing akan mengambil sikap sesuai dengan kebijakan partai," ucapnya.

Prabowo Bubarkan Koalisi

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Baca: Tak Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Arteria Dahlan Mengaku Paham Kebatinan Prabowo Subianto

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

(Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado/Kristian Erdianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen Demokrat: Sikap dan Arah Politik 2019-2024 Ditentukan Majelis Tinggi" dan "Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu "Gerbong" Koalisi..."