Bupati Lucky Hakim Pastikan Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi Anggaran

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu memastikan pembangunan daerah tetap berlanjut meskipun dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2026 mengalami pengurangan sebesar Rp240 miliar.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan pihaknya akan menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut melalui langkah efisiensi tanpa menghentikan proyek-proyek prioritas, terutama di bidang infrastruktur.

“Jadi karena ini memang terjadi di seluruh kabupaten/kota dan provinsi, maka kita akan beradaptasi dengan ini tapi ada beberapa langkah yang akan kita tempuh, misalnya efisiensi, terus pengalihan anggaran lah,” ungkap Lucky Hakim saat dihubungi, Sabtu (18/10/2025) lalu.

Lucky menyebut, sejumlah pos anggaran dapat ditekan untuk menutupi selisih tersebut. Bahkan, dirinya memilih menolak berbagai fasilitas pribadi, termasuk anggaran Rp5 miliar untuk rumah dinas bupati yang telah dihapus sepenuhnya.

Selain itu, rencana renovasi kantor-kantor camat juga akan ditunda, begitu pula dengan berbagai kegiatan seremoni, rapat, dan acara seremonial lainnya. Dana hasil efisiensi ini akan dialihkan untuk menutupi kekurangan akibat pemangkasan TKD sebesar Rp240 miliar yang dipotong pemerintah pusat. 

Lucky menilai, meski kegiatan yang dipangkas itu juga penting, namun pembangunan infrastruktur untuk masyarakat harus tetap berlanjut karena jauh lebih penting.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang memang sudah memutuskan tahun depan tidak ada pembangunan. Saya pikir, untuk Indramayu tetap harus ada pembangunan walau mungkin kita mengorbankan di sisi yang lain,” kata  Lucky Hakim. 

Baca juga: Kabupaten Indramayu Jabar Bukukan Investasi Baru Rp362 Miliar di Triwulan I 2025

Selain efisiensi, Pemkab Indramayu juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Lucky Hakim mengakui kontribusi PAD belum bisa diandalkan sepenuhnya pada 2026, karena sumber-sumber baru seperti kawasan industri masih dalam tahap pembangunan.

Tapi setidaknya, PAD yang didapat untuk saat ini bisa menjadi penunjang tambahkan dalam menghadapi pemangkasan tersebut.

“Kawasan industri nanti akan jadi tambang PAD, tapi hasilnya baru terasa di 2027 setelah selesai pembangunan,” ucap Lucky Hakim. 

Untuk menambah pendapatan lainnya, Pemkab juga akan memanfaatkan lahan-lahan tidur melalui kerja sama dengan pihak swasta. “Yang penting sekarang fokus dulu ke masyarakat, terutama infrastruktur,” ujarnya.

Lucky Hakim juga mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melakukan efisiensi demi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tetap berlanjut. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen soal strategi penghematan, dan akan berupaya maksimal agar dampak dari pemangkasan ini jangan sampai mengorbankan masyarakat.

“Provinsi itu berkomitmen untuk tetap membangun infrastruktur, ini memberikan rangsangan buat saya, kalau provinsi bisa kenapa kita nggak,” tegasnya.

Meski begitu, Lucky menegaskan efisiensi yang dilakukan tidak akan ekstrim, misalnya meniadakan anggaran makan-minum untuk tamu pemerintah daerah. Beberapa anggaran itu tetap ada, tapi bakal dilakukan penyesuaian agar pengeluarannya jangan sampai terjadi pemborosan.

“Karena kan tamu-tamu kita itu banyak dari kementerian, dari alim ulama, tidak mungkin kalau kita tidak kasih makan, terus juga pendopo kita ini sering jadi tempat acara-acara. Cuman, kita akan cari anggaran yang benar-benar boros akan kita kurangi, termasuk anggaran makan minum akan kita evaluasi, tagihan listrik, dan semacamnya juga kita cari cara untuk dilakukan pengiritan,” pungkasnya.

Baca juga: Enam Wilayah di Kabupaten Indramayu Disiapkan Jadi Kawasan Industri Berkembang