Negara Macam Apa Ini ?

Ditulis oleh Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM - Penulis bukan politisi, tak suka politik, bukan juga pengamat, hanya manusia atau rakyat sederhana, biasa seperti yang lain. Namun dari logika saja saat ini bingung bukan main. Dalam mencalonkan diri sebagai presiden, Menteri saja harus mundur dari jabatannya. Tetapi Gubernur tidak harus mundur, bisa cuti. Begitulah kata teman saya seorang wartawan senior. Logikanya, Gubernur lebih hebat daripada Menteri dong! Kalau salah, maafkan penulis dan maafkan pula wartawan tersebut.

Tapi kalau benar, penulis merasa, ini negara apaan sih? Peraturan dibuat tidak beraturan seperti itu, tidak masuk akal begitu. Logikanya, apabila memang benar demikian, kedudukan Menteri yang katanya di bawah Presiden, ternyata bisa “dikalahkan” Gubernur yang secara struktural berada di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.

Apalah sistem negara, apalah struktur negara, apalah hukum dan peraturan negara, kalau hasil kenyataan yang ada dan dirasakan di masyarakat tidak adil, aneh, penuh teka-teki, bahkan bisa dianggap merugikan masyarakat itu sendiri.

Belum lagi senior, purnawirawan ABRI saat ini terpecah belah dua pihak pro sana dan pro sini. Saling menjatuhkan sana dan sini. Pusing deh melihat kelakuan para senior jenderal di Indonesia tersebut. Sekali lagi, negara apaan sih ini?

Coba kita lihat negara tetangga Jepang, yang katanya negeri dengan demokrasi parlementer. Berulangkali penulis menyaksikan dengan mata kepala sendiri pemilihan umum dan penentuan PM Jepang di negeri Sakura ini.

Semua aparat politik bermain cantik dan jelas. Tidak menjelekkan, apalagi menjatuhkan satu sama lain di luar ruang parlemen. Saat kampanye semua politisi berbicara platform partai satu sama lain, visi dan misi satu sama lain, bagaimana keuntungan atau kerugian bagi masyarakat.

Tidak ada yang menyerang pribadi politisi satu sama lain. Yang ada semua berbicara dalam kerangka sistem, bagaimana berfungsi sistem itu serta dampak bagi masyarakat.

Pribadi politisi itu sendiri juga terutama dilihat dari ucapan mulutnya, bisa dipegang atau tidak. Dulu mengatakan A sekarang mengatakan B, pasti langsung didesak mundur oleh banyak politisi pihak lawannya, dan dia akan mengundurkan diri karena malu demi parpolnya.

Fondasi Politik Jepang

Menurut penulis, ada empat pilar fondasi politik Jepang, sehingga tampak indah sampai saat ini. Pertama, mengenai kepercayaan dan kejujuran. Satu koin dengan muka depan belakang yang tak bisa dipisahkan. Kepercayaan ada karena kejujuran. Cukup sekali berbohong, tidak jujur di Jepang, hilanglah kepercayaan seseorang kepadanya. Pilar fondasi inilah yang membuat dunia politik Jepang “cantik” dan seolah transparan, mudah dilihat siapa pun.

Kepercayaan dan kejujuran ini yang dipegang teguh warga Jepang di semua bidang kehidupan, bukan hanya di dunia politik saja.

Pilar fondasi kedua adalah tanggungjawab yang besar dan rasa malu yang tinggi. Semakin tinggi tanggungjawabnya, semakin tinggi pula rasa malunya. Seorang Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara, dari partai Demokrat, terpaksa mengundurkan diri hanya karena menerima uang sekitar lima juta rupiah dari seorang ibu yang dia anggap seperti ibunya sendiri.

Sang ibu memberikan uang itu sebagai uang jajan baginya. Karena sudah seperti ibunya sendiri, tidak enak menolaknya, dia menerimanya. Hal itu ketahuan wartawan dan dijadikan berita, Menteri itu pun mengundurkan diri, karena tahu sebagai pegawai pejabat negara tak boleh terima uang seperti itu dari orang lain.

Lalu apa pilar fondasi ketiga? Rasa keadilan yang tinggi untuk mayoritas anggota masyarakat. Apa pun peraturan yang dibuat, dari segala macam partai, semua harus mengacu kepada keuntungan dan keadilan bagi masyarakat. Tak boleh pincang keadilan ini dan tak boleh memunculkan sedikit pun rasa diskriminasi, dalam bentuk apa pun juga, kepada siapa pun juga.