China Anggap Australia Ganggu Stabilitas Laut China Selatan

Laporan, yang didasarkan citra satelit, tersebut menemukan bahwa China -sebagian besar -menyelesaikan pengerukan dan pekerjaan penimbunan limbah di tujuh pulau buatan manusia tahun lalu, namun tahun ini terus membangun "infrastruktur yang diperlukan untuk pangkalan udara dan angkatan laut yang berfungsi penuh".

Konstruksi yang paling banyak dilakukan di terumbu Fiery Cross, yang juga diklaim oleh Filipina, Vietnam dan Taiwan.

Menurut AMTI, hanggar yang lebih besar di sepanjang landasan terbang, penyimpanan bawah tanah yang baru, instalasi radar dan sensor dan tempat penampungan yang mengeras untuk platform peluncuran rudal dibangun di daratan itu selama 12 bulan terakhir.

Awal tahun ini, China dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menyetujui sebuah kerangka negosiasi untuk kode etik di jalur strategis yang sangat penting.

Pemerintah China belum mengatakan apakah ada kode, jika itu disepakati, yang akan mengikat secara hukum.

Para kritikus melihat perundingan diplomatik sebagai taktik menunda untuk mengizinkan China menyelesaikan program militerisasi.

Tahun lalu, sebuah pengadilan internasional di Den Haag membatalkan dasar hukum untuk sebagian besar pekerjaan reklamasi pulau di China, tanpa membuat keputusan mengenai sengketa teritorial itu sendiri.

Pemerintah Filipina sebelumnya mengajukan kasus hukum yang telah lama berjalan, yang hasilnya sebagian besar telah dikesampingkan oleh pemerintahan Rodrigo Duterte saat ini yang mendukung hubungan ekonomi dan diplomatik yang lebih baik dengan Beijing.

Pada bulan Oktober tahun ini, Presiden China Xi Jinping secara terbuka memuji kemajuan pembangunan pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan saat menguraikan prestasi terbesar negara tersebut dalam lima tahun terakhir.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, dan mengatakan bahwa pulau tersebut memiliki penggunaan sipil dan "fasilitas pertahanan normal".

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.