Aung San Suu Kyi Hadiri KTT ASEAN Dengan Reputasi Yang Tercoreng

Krisis Rohingya tahun 2017 dapat menjadi salah satu episode yang paling mengerikan dari pembunuhan yang diperintahkan oleh negara, pemerkosaan dan penjarahan di abad ini.

Hal ini tidak mengherankan jika mereka ingin menghindari menjadi bagian dari kesalahan ini.

Photo: Orang-orang yang bekerja di wilayah Rakhine di Myanmar, di mana penduduk desa menuduh pelanggaran hak asasi manusia.
(ABC News: Liam Cochrane)

Konsekuensi politik dan ekonomi

Dalam konteks bencana ini, NLD telah gagal menegaskan perbedaan mereka dengan angkatan bersenjata.

Photo: Sebuah laporan mengatakan bahwa pelanggaran sistematis hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya di Rakhine Myanmar termasuk dalam kerangka genosida yang didefinisikan. (Supplied: Queen Mary University of London ISCI)

Dalam prakteknya, tampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan, dan keengganan Suu Kyi untuk secara terbuka bersinggungan dengan topik tersebut mungkin telah merusak citranya secara keseluruhan.

Alih-alih dikenang sebagai penyelamat demokrasi Myanmar, reputasinya sekarang akan ditentukan oleh keterlibatannya dengan pembantaian terencana anti-Rohingya tahun 2017.

Tragedi besarnya bagi Myanmar adalah bahwa sejumlah sekutu lama sekarang telah berpaling.

Dapat dipahami, sejumlah mantan pendukung NLD dari seluruh dunia telah menyuarakan peringatan mereka dan desakan untuk memberikan sanksi dan boikot terus meningkat.

Begitu juga suara yang terus berlanjut menuntut keadilan bagi korban kejahatan Myanmar, termasuk bagi para jurnalis yang membantu mengungkap pembantaian tersebut.

Sejumlah investor asing, setidaknya yang berasal dari masyarakat demokratis, cenderung meredam antusiasme mereka kapanpun ada pembicaraan tentang kejahatan perang dan pembersihan etnis.

Kepentingan komersial China dan Rusia tidak akan ketinggalan dalam mengisi ruang apapun yang tersedia.

Peran Australia

Di KTT Khusus ASEAN-Australia, yang dirancang untuk membangun keamanan dan kemakmuran regional, Australia tentu harus memberi perhatian ekstra kepada Myanmar.

Sebagai permulaan, Suu Kyi harus diberi kesempatan untuk menjelaskan kebijakan yang sudah dilakukanya, sehingga pemerintah Australia mengerti dan bisa memberikan reaksi yang sesuai di masa depan.

Namun, di mana saja ketika penjelasannya kurang, dan bilamana  terdapat bukti bahwa Pemerintah NLD yang dipimpim Suu Kyi telah menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, maka tekanan yang tepat harus diterapkan.