Pemerintah Sepakati MoU Electronic Origin Data Exchange dengan Administrasi Kepabeanan China

Kerjasama ini diwakili oleh Bea Cuka, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan INSW

Pemerintah Sepakati MoU Electronic Origin Data Exchange dengan Administrasi Kepabeanan China
Bea Cukai
Pada saat 133rd/134th WCO Council Session 27 Juni 2019 di Brussels, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan, Kepala Badan Indonesia Nasional Single Window, Djatmiko menandatangani Memorandum of Understanding dengan Vice Minister General Administration of Customs of the Republic of China (GACC), Mr. Wang Lingjun. 

Pada saat 133rd/134th WCO Council Session 27 Juni 2019 di Brussels, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan, Kepala Badan Indonesia Nasional Single Window, Djatmiko menandatangani Memorandum of Understanding dengan Vice Minister General Administration of Customs of the Republic of China (GACC), Mr. Wang Lingjun, yang menandai dimulainya kerjasama forma Pertukaran Elektronik Data CoO antara kedua negara.

DJBC juga telah menandatangani kerjasama yang sama dengan Korea Customs Service pada tanggal 2 April 2019 di Bali, Indonesia.

“Berkaitan dengan hal ini, DJBC secara aktif mengeksplorasi kerjasama pertukaran informasi dengan Administrasi Pabean lain dalam rangka mendorong perdagangan bilagteral dan bahkan berkontribusi pada perkembangan ekonomi kedua negara,” ungkap Heru.

Dalam kerjasama bilateral dengan GACC, ini adalah kerjasama kedua setelahDJBC menandatangani Customs Cooperative Arrangement on Information Exchange and Enforcement to Strengthen Connectivity, yang ditandatangani pada tanggal 9 Februari 2018 di Beijing, China.

“Tujuan MoU ini adalah untuk menyelenggarakan Sisterm Pertukaran data CoO secara elektronik (EODES), guna memfasilitasi perdagangan dalam mengimplementasikan free trade agreement, untuk mengolaborasi hal-hal teknis yang diperlukan dalam memanfaatkan sertifikat keterangan asal (CoO), dan memperbaiki proses customs clerarance, memperkuat asssesmen dan Analisis dari implementasi free trade agreement, dan untuk mempercepat arus informasi antar kedua pemerintah untuk memberi manfaat bagi pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional,” tutup Heru.(*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved