Pegawai ATC Minta Naik Gaji

TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA - Tak bisa dipungkiri, profesionalitas pekerjaan harus sejalan dengan kesejahteraan yang diterima seseorang. Apalagi, jika profesi itu menyangkut keselamatan jiwa ribuan orang pengguna jasa penerbangan.

Pegawai Air Traffic Controller (ATC) misalnya. Kabarnya, karyawan ATC yang jumlahnya mencapai 500 orang, memiliki kesejahteraan atau gaji di bawah standar, untuk sebuah negara berkembang seperti Indonesia.

Dengan kata lain, gaji ATC tidak sebanding dengan risiko dan tanggung jawab pekerjaan yang diemban selama bertugas.

IGK Susila, Ketua Asosiasi ATC Indonesia mengatakan, sebagai asosiasi yang mewakili seluruh aspirasi ATC, sudah sepantasnya asosiasi melakukan studi banding ke negara lain, yang memiliki pertumbuhan industri penerbangan yang hampir sama dengan Indonesia. Maka, asosiasi memilih Thailand.

Menurut Susila, asosiasi memilih Thailand karena negara tersebut memiliki biaya hidup yang mirip dengan Indonesia. Tapi, memiliki ruang udara (air space) yang lebih kecil dari Indonesia.

"Ternyata, take home pay seorang ATC di Thailand lebih tinggi lima kali lipat dari ATC di Indonesia," ujar Susila, pada pembukaan 52nd International Forum Air Traffic Control Association (IFATCA) di Grand Inna Bali Beach Hotel, Rabu (24/4/2013).

Dengan demikian, lanjutnya, alangkah baiknya jika gaji pegawai ATC dinaikkan, agar profesionalitasnya semakin terjaga. Philippe Domogala, IFATCA Conference Executive menuturkan, belum lama ini Lion Air memesan 234 unit pesawat Airbus senilai 24 miliar dolar AS. Pesawat tersebut akan didatangkan secara bertahap mulai Juli 2013 hingga 2026.

"Dengan kondisi penerbangan seperti ini, bakal muncul masalah baru, yaitu siapa yang akan mengawasi lalu lintas penerbangan ratusan armada tersebut?" katanya.

Dengan demikian, kesejahteraan pegawai ATC harus diperhatikan dengan seksama. Herry Bhakti S Gumay, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memaparkan, kenaikan gaji pegawai ATC sudah dibahas dengan direksi perum kenavigasian Indonesia, dan sejumlah stakeholder terkait.

"Skema besarnya soal salary sudah ada. Tapi, usulan tersebut harus diajukan ke Kementerian BUMN," ucapnya. (*)