Pemerintah Harus Mewaspadai Ancaman Inflasi Pangan

pada bulan Desember-Februari curah hujan relatif tinggi. Ini menyebabkan produksi tanaman hortikultura dan pangan terganggu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Wiratama Institute, Muhammad Syarif Hidayatullah menyarankan agar pemerintah mewaspadai sejumlah ancaman inflasi, terutama inflasi  yang berasal dari komoditas pangan (volatile food).

Untuk itu, pemerintah disarankan untuk melakukan kalkulasi cermat sebelum melakukan perubahan harga pada komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah.

Dalam keterangan yang diterima Sabtu (11/3/2017) Syarif, merujuk pada rilis BPS yang menunjukkan inflasi bulan Januari 2017 mencapai 0,97 persen.

Data BPS juga menyebutkan dari 82 kota seluruhnya mengalami inflasi. Komoditas pangan dan komoditas yang diatur pemerintah ditengarai menjadi pendorong utamanya. 

"Sedangkan pada bulan Februari inflasi lebih rendah dibandingkan pada Januari yaitu sebesar 0,23 persen. Masih serupa dengan inflasi pada bulan Januari 2017, driver utamanya adalah pada komoditas pangan dan sejumlah komdoitas yang diatur oleh pemerintah," tutur Syarif. 

Sementara pada bulan Desember-Februari  curah hujan relatif tinggi. Ini menyebabkan produksi tanaman hortikultura dan pangan terganggu.

Harga pun melonjak dan  relatif tinggi. Selain itu, khusus untuk beras, bulan Januari adalah musim tanam. Syarif pun mengingatkan  pemerintah perlu waspada.

"Karena khususnya pada bulan Januari angka inflasi lebih tinggi dibandingkan rata-rata selama 10 tahun terakhir,"katanya. 

Data rata-rata inflasi bulan Januari dari dari rentang  2006-2016 kata Syarif tercatat sebesar 0,78 persen.

Sedangkan bulan Februari direntang yang sama sebesar 0,21 persen. Pada tahun ini pemerintah  berencana melakukan reformasi subsidi, dimana subsidi pada sejumlah komoditas akan ditarik sedikit demi sedikit. 

Halaman
12
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved