Sri Mulyani Minta Izin DPR Supaya KAI Dapat Kucuran PMN untuk Bangun LRT
Dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sri Mulyani menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
Dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Alasan Sri Mulyani meminta pembahasan PMN karena dana tersebut untuk membangun Light Rail Transit (LRT) yang akan dioperasikan PT KAI bersama PT Adhi Karya (persero) sebagai kontraktor.
"PMN ke PT KAI untuk menyelesaikan pembangunan LRT Jabodebek," ujar Sri Mulyani di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Usulan pemberian PMN ke PT KAI sejalan dengan surat yang disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno kepada Komisi VI DPR. Bantuan PMN akan berbentuk tunai.
"Usulan untuk PMN dalam bentuk tunai ke PT KAI," jelas Sri Mulyani.
Menteri Keuangan itu menjelaskan PMN KAI saat ini sudah masuk di dalam nota keuangan. Hal yang diperlukan menurut Sri Mulyani adalah pembahasannya dengan DPR Komisi VI.
"Kalau bisa ini (PMN KAI) untuk dibahas juga, karena untuk LRT Jabodebek juga pinjaman dari luar," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut CIMB Niaga ingin memberikan dana segar Rp 2 triliun untuk LRT.
"Itu ada dari CIMB Niaga mau masuk," ujar Luhut.