APERSI Minta Pemerintah Naikkan Target Penyaluran KPR Subsidi di 2019

Permintaan tambahan itu, lanjut Junaidi, bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki tempat tinggal

Ria Anatasia
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah di Rakernas Apersi bertemakan 'Satukanlah Langkah Bersama Apersi Wujudkan Satu Juta Rumah di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (15/11/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah mengkritik kebijakan pemerintah mengurangi target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di 2019.

Menurutnya, jatah rumah subsidi terutama untuk penyaluran dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan skema subsidi selisih bunga (SSB) justru ditambah.

"Minggu lalu, kami ketemu pak JK yang sampaikan tahun depan target rumah subsidi justru dikurangi. Saya kaget, padahal permintaan itu semakin tinggi," ucapnya di Rakernas Apersi bertemakan 'Satukanlah Langkah Bersama Apersi Wujudkan Satu Juta Rumah di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Permintaan tambahan itu, lanjut Junaidi, bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki tempat tinggal dengan skema pembiayaan angsuran rendah dari perbankan.

Ia berharap pemerintah mengarahkan bantuan dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2TB) untuk subsidi FLPP dan SSB yang dinilai angka serapannya lebih tinggi.

"Yang dibutuhkan masyarakat itu bukan uang muka tinggi, melainkan ansuran murah," kata dia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengurangi target penyaluran KPR subsidi pada 2019 menjadi 234 ribu unit. Jumlahnya menurun dari target pada 2018 yang sebanyak 267 ribu unit.

Adapun target penyaluran KPR subsidi yang dinilai Junaedi ideal yaitu 300 ribu unit rumah.

Untuk perkiraan harga satu unit rumah bersubsidi senilai Rp148 juta dengan luas tanah minimal 60 meter persegi dengan bangunan tipe 36

"Kalau tahun ini 264 ribu, tahun depan 234 ribu unit berarti berkurang sangat signifikan. Untuk pemerintah, mohon dibantu persoalan terkait perizinan, pembiayaan dan pertanahan. Kalau beres saya yakin ini bisa berjalan lancar," pungkasnya.

Kementerian PUPR menargetkan penyaluran 267 ribu unit rumah subsidi tahun ini dengan total anggaran Rp 6,09 triliun.

Sebanyak Rp 2,1 triliun dialokasikan untuk penyaluran FLPP. Sementara penyaluran berskema SSB mendapat Rp 2,5 triliun, kemudian penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak Rp 1,3 triliun.

Hingga 6 Juli 2018, realisasi penyaluran dana rumah subsidi mencapai Rp 1,25 triliun dengan total 10.829 unit rumah.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved