Dikritik Prabowo dan Rizal Ramli soal Utang, Sri Mulyani: Nanti Tim Saya Jelaskan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (RI) Sri Mulyani akhir-akhir menerima kritikan terkait sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk soal utang dan kebijakan impor.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik utang pemerintah yang terus membengkak, hingga menyebut julukan Menteri Keuangan diganti menjadi "Menteri Pencetak Uang".

Selang beberapa hari, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli ikut mengkritik pemerintah yang dinilainya memprioritaskan impor dan terus mengutang. Bahkan, dia menyebut Sri Mulyani sebagai "SPG Bank Dunia".

Ketika dimintai tanggapan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya menjawab, tim di Kementerian Keuangan akan menjelaskan terkait isu utang pemerintah.

"Nanti tim saya saja yang menjelaskan itu ya," ujar Sri Mulyani usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2019 di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Dalam forum tersebut, Sri Mulyani mengatakan, akhir-akhir ini masyarakat meributkan soal jumlah utang pemerintah yang menyentuh Rp 4.418,3 triliun, meskipun rasio utang terhadap PDB masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen dari PDB.

Baca: Digeledah Polisi, Kantor PSSI di Kemang Kosong dan Tak Berpenghuni

"Orang-orang terobsesi bicara jumlah utang dan defisit, bukan bagaimana penggunaan instrumen fiskal dan kebijakan pemerintah menjaga ketahanan ekonomi kita di tengah tekanan yang ada," kata Ani di hadapan sekitar 700 investor lokal dan asing di acara MIF.

Terkait kebijakan impor, Ani menjelaskan negara-negara berkembang atau emerging markets menghadapi tantangan terkait penurunan harga komoditas sebagai dampak dari perang dagang, melambatnya pertumbuhan ekonomi China dan tekanan global. Ia mengakui ketergantungan terhadap komoditas membuat Indonesia rentan.

"Sejumlah negara hadapi dengan pengurangan impor. Masalahnya kita tidak punya barang modal, hanya barang baku. Kalau setop impor, pertumbuhan ekonomi turun karena produksi terbatas," jelas dia.

"Jadi bagaimana pemanfaatan instrumen pajak untuk mengisi gap itu, ada yang bilang kurangi spending kita, itu sama saja jumping off the cliff (bunuh diri) nanti disalahkan lagi. Ketika (harga komoditas) naik, kita mau ikutan atau tenang dan cari cara lain dengan pemungutan pajak dan tunggu hingga selesai? Kita fokus ke tujuan (menjaga kestabilan ekonomi) bukan tools-nya," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas soal utang pemerintah yang kian membengkak.

"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ucap Prabowo dalam dekrlasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019) lalu.

Rizal Ramli ikut mengkritik pemerintah yang mengandalkan impor dan menambahkan utang. Menurutnya, bunga untuk membayar utang bisa dialihkan ke bal lain seperti menjadi pengadaan lahan bagi para petani.

"Ini pemerintah satu hari utang baru Rp 1,24 triliun, satu hari lho, masih ada nih berapa bulan lagi, 100 hari lagi, kaliin aja tuh. Jadi pemerintah ini prioritasnya bikin seneng petani di Thailand, Vietnam, petani garam di Australia, yang kasih utang ke Indonesia, bunganya 8,5 persen paling tinggi di kawasan Asia Pasifik, negara lain yang bikin surat utang bunganya hanya 5-6 persen. Jadi investor internasional senang banget dengan Menkeu SPG Bank Dunia ini," ucap dia dalam diskusi publik "Jokowi Raja Impor ?" di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Ketika dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti pun enggan memberi komentar terkait pernyataan RR.

"Ngawur. Saya tidak perlu memberi komentar untuk penyebar hoax," kata Frans saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (30/1/2019).