Pemerintah Diminta Jangan Takut Implementasi Penuh Aturan Ojol

Aturan ini dikenal juga sebagai regulasi untuk ojek online atau ojol dan kendaraan roda dua yang digunakan sebagai alat transportasi.

Pemerintah Diminta Jangan Takut Implementasi Penuh Aturan Ojol
Tribunnews.com
Driver ojek online menunggu penumpangnya di Stasiun Palmerah, Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk tidak takut menjalankan secara penuh aturan untuk moda transportasi Ojek Online (Ojol) demi kepastian hukum bagi semua pelaku bisnis dan konsumen yang terlibat di dalamnya.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi akan efektif diberlakukan.

Aturan ini dikenal juga sebagai regulasi untuk ojek online atau ojol dan kendaraan roda dua yang digunakan sebagai alat transportasi.

Aturan ini efektif diberlakukan di 5 kota mewakili 3 zona yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar sejak 1 Mei 2019.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo meminta pemerintah konsisten mengamankan jalannya regulasi itu karena keinginan semua pihak dalam ekosistem sudah diakomodasi. .

"Aturan itu sudah mengakomodasi semua yang diminta mitra pengemudi dan aplikator. Pemerintah sudah sangat akomodatif walau jika dilihat Undang-undang Transportasi  no 22 tentang moda transportasi atau angkutan publik darat itu bertentangan, tetapi pemerintah sudah sangat akomodatif," katanya di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Baca: Tarif Ojek Online Masih Bisa Turun

Menurutnya tak ada alasan pemerintah untuk mewacanakan revisi karena aturan dibuat sudah ada masa sosialisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ride-hailing itu semua diajak diskusi.

"Pemeritah harus tegas awasi i lapangan, terutama soal penerapan tarif. Jangan ada lagi dibiarkan kedok promosi tapi malah merugikan mitra atau merusak persaingan. Pemainnya yang kuat kan tinggal dua, harusnya lebih mudah mengawasi," tegasnya.

Diharapkannya, agar tak terjadi gejolak sosial, aplikator harus konsisten menerapkan tarif sesuai dengan aturan.

Perbedaan tarif dengan menggunakan senjata alat bayar non tunai namun sebenarnya subsidi tarif untuk menjalankan praktik dumping harus dihentikan agar persaingan lebih sehar.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved