Mati Listrik di Ibu Kota dan Sekitarnya

Ini Tiga Poin Bahasan Plt Dirut PLN dan Komisi VII DPR tentang Insiden Blackout

DPR ingin mengetahui penyebab sumber persoalan yang mengakibatkan padamnya aliran listrik hingga belasan jam.

Ini Tiga Poin Bahasan Plt Dirut PLN dan Komisi VII DPR tentang Insiden Blackout
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani (tengah) memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Komisi VII DPR membahas blackout listrik Ahad lalu di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (6/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menyusul pemadaman listrik secara massal di separuh Pulau Jawa pada Minggu (4/8) lalu.

Ditemui usai rapat, anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman yang menemani Plt Dirut PLN menemui awak media, mengungkapkan pertemuan dengan PLN membahas tiga poin.

Pertama, DPR ingin mengetahui penyebab sumber persoalan yang mengakibatkan padamnya aliran listrik hingga belasan jam.

"Terkait mengenai agenda untuk memastikan permasalahannya penyebab kemarin blackout tersebut, PLN akan melakukan investigasi secara menyeluruh," kata Legislator Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Kedua, lanjut Maman, antisipasi kompensasi terhadap masyarakat. Menurutnya, PLN sudah menyiapkan dana kompensasi kepada masyatakat.

Baca: Mati Listrik, Rambut Pelanggan Baru Tercukur Separuh, Tukang Pangkas di Cibinong Langsung Tutup

"Tadi kita dari Komisi VII juga sudah mendorong agar PLN juga memikirkan dan mempersiapkan kompensasi buat masyarakat dan berdasarkan Peraturan Menteri (PerMen) yang ada sudah dipikirkan dan sudah disiapkan kompensasi nanti teknisnya seperti apa nanti PLN yang akan menindaklanjuti," tambahnya.

Baca: SUV Murah Masih Stabil Harganya di Bulan Agustus, Ini Rinciannya

Terakhir, isu pembenahan manajemen di dalam tubuh PLN. Maman menuturkan, terkait isu pembenahan manajemen merupakan domain di Kementerian BUMN.

Namun, ia mengatakan Komisi VII akan melakukan pengawasan lebih lanjut terkait mengenai manajemen internal.

"Kalau terkait BUMN pun kita belum bisa bicara terlalu jauh karena pejabat-pejabat di BUMN pun masih ada beberapa yang naik haji, Bu Menteri (Rini Soemarno) juga seperti itu. Lalu juga manajemen-manajemen yang lainnya juga belum bisa hadir di Komisi VI pada saat diundang itu silakan domain Komisi VI seperti itu," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved