Mati Listrik di Ibu Kota dan Sekitarnya

Curhat Karyawan PLN: Mulai Dari Dirut Ditangkap KPK hingga Gaji Mau Dipotong

Serikat Pegawai PT PLN (Persero) mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa perusahaan pelat merah penyedia setrum itu dalam beberapa bulan terakhir

Curhat Karyawan PLN: Mulai Dari Dirut Ditangkap KPK hingga Gaji Mau Dipotong
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana kota Jakarta yang terdampak listrik padam di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019). Aliran listrik di Banten, Jabodetabek hingga Bandung terputus akibat adanya gangguan pada sejumlah pembangkit di Jawa. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pegawai PT PLN (Persero) mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa perusahaan pelat merah penyedia setrum itu dalam beberapa bulan terakhir. 

Pada Mei lalu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Yang terbaru, aliran listrik PLN sempat terganggu hingga memadamkan listrik di beberapa wilayah di pulau Jawa pada Minggu (7/8/2019). Akibatnya PLN diminta membayar kompensasi senilai Rp. 835 miliar ke 21,9 juta pelanggannya.

Ketua Umum Serikat Pegawai PLN Yan Herimen mengatakan, dua kejadian tersebut menjadi ujian bagi para pegawai PLN.

"Kami Serikat Pegawai sungguh merasa diuji oleh musibah yang bertubi tubi, kurang lebih 4 bulan yang lalu kami dikejutkan oleh peristiwa tersandungnya Dirut (Sofyan Basir) kami dan sekarang musibah besar menggoncang lagi dimana ibu Plt Dirut (Sripeni Inten Cahyani) kami yang baru menjabat 2 hari kena hempasan yang tak kalah dahsyatnya," kata Yan kepada Tribunnews.com, Rabu (7/8/2019).

"Tapi walau demikian kami yakin semua insan PLN terutama para BOD akan kuat, tegar dan penuh keyakinan bisa melalui cobaan ini, kami tahu persis seluruh insan PLN sudah bekerja keras, bekerja cerdas dan ikhlas menunaikan kewajibannya, namun untung tak dapat raih malang tak dapat dihindari," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai rencana pemotongan gaji dan bonus karyawan demi membayar kompensasi ke pelanggan, Yan menilai kebijakan tersebut tidak bijak dan merugikan pegawai.

Menurutnya, sebagai perusahaan milik negara bila ada suatu kerugian tidak seharunya dibebankan kepada pegawai.

"Kita coba mengingat kembali musibah lumpur lapindo apakah ganti rugi terhadap rakyat yang tanahnya tertimbun lumpur lapindo itu dibebankan pada karyawan PT. Lapindo?," ucapnya.

Baca: Serikat Pekerja PLN Soal Gaji dan Bonus Mau Dipotong: Itu Potensi Langgar UU

Halaman
12
Penulis: Ria anatasia
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved