Kementerian BUMN Disarankan Minta Bantuan KPK saat Saring Direksi Perusahaan BUMN

Peran KPK ini penting untuk menyaring dan atau memastikan jajaran direksi diisi sosok yang bersih bebas dari praktik korupsi

Kementerian BUMN Disarankan Minta Bantuan KPK saat Saring Direksi Perusahaan BUMN
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho hadir sebagai pembicara dalam diskusi Bangun Negeri Tanpa Korupsi yang digelar di kereta Jakarta-Bogor, Rabu (21/12/2016). Dalam diskusi tersebut ia menyampaikan BUMN seringkali jadi "sapi perahan" partai politik jelang pilkada dan pemilu. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho memberi saran kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam memilih direksi perusahaan.

Menurutnya, peran KPK ini penting untuk menyaring dan atau memastikan jajaran direksi diisi sosok yang bersih bebas dari praktik korupsi.

"Dulu Pak Jokowi minta masukan ke KPK untuk angkat menteri. Jadi orang-orang ini di stabilo merah atau hijau. Saya pikir perlu Kementerian BUMN menempatkan perwakilan pihak KPK," kata Emerson saat diskusi di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca: KPK Kecewa Berat Atas Kasus Suap yang Menjerat Jaksa di Yogyakarta

Emerson mengusulkan penempatan KPK secara prioritas pada perusahaan BUMN yang menjadi langganan praktik korupsi agar kegiatan bisnisnya berlangsung sehat dan praktik korupsi tidak terulang.

"KPK punya ide wacana menempatkan orang supaya BUMN berjalan dengan baik dan memiliki integritas.”

“BUMN punya langganan korupsi itu bisa tuh melibatan KPK, tak hanya penindakan tapi mencegah BUMN ini jatuh ke lumpur yang sama," tandasnya.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved