OTT KPK di Yogyakarta

KPK Kecewa Berat Atas Kasus Suap yang Menjerat Jaksa di Yogyakarta

KPK sangat kecewa atas perbuatan oknum jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta dan Surakarta yang kedapatan menerima suap.

KPK Kecewa Berat Atas Kasus Suap yang Menjerat Jaksa di Yogyakarta
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) menunjukkan barang bukti usai memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap jaksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019). KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019 diantaranya Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono, dan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana dengan barang bukti uang senilai Rp 110.870.000. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecewa atas perbuatan oknum jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta dan Surakarta yang kedapatan menerima suap.

"KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Terlebih kedua jaksa itu ditunjuk sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang semestinya bisa mengawasi jalannya proses lelang proyek yang digarap pemerintah daerah.

Baca: Profil Benny Wenda, Sosok yang Disebut Anggota DPR RI Sebagai Tokoh Dibalik Kerusuhan di Papua

Baca: PendakI Gunung Kerinci Jambi Ditemukan Meninggal, Diduga Menderita Asam Lambung, Bawa Obat Maag

Baca: Setelah Alami Kejang-kejang Rizki Jadi Aneh, Suka Berburu Ular dan Kodok, Digigitnya Hinggat Mati

"(Tapi mereka) justru mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu," sesal Alex.

Alex menuturkan, pihaknya sangat memahami bahwa pembentukan TP4D oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo merupakan langkah baik atas arahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Dimana sebelumnya, Jokowi menyinggung tentang lambannya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut mengambil kebijakan apabila pidana.

"Sangat disayangkan peran pegawasan ini malah menjadi lahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu," kata Alex.

Untuk diketahui, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.

Baca: Cak Imin Berharap Muktamar PKB Jadi Ajang Konsolidasi Partai Pendukung Jokowi

Baca: Alami Kejadian Uang Rusak Dimakan Rayap, Ini Saran dari Bank Indonesia

Sebagai pemberi suap, KPK menjerat Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA). Sementara, Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota TP4D Eka Safitra (ESF) dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) dijerat sebagai penerima suap.

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved