Rudiantara Jadi Dirut PLN

Istana Tunjuk Eks Menkominfo Jadi Bos Perusahaan Setrum, Ini Kata PLN

Mengenai kabar bahwa posisi Dirut akan diisi oleh Mantan Menteri Komunukasi dan Informatika Rudiantara, Made mengaku belum bisa memastikan.

Istana Tunjuk Eks Menkominfo Jadi Bos Perusahaan Setrum, Ini Kata PLN
Ria Anatasia
Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT PLN (Persero) I Made Suprateka saat jumpa pers di posko PLN di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam waktu dekat. Salah satu agenda RUPSLB tersebut adalah penunjukkan direktur utama definitif.

Bakal gelar rupslb dalam waktu dekat? Iya. "Memang dalam waktu dekat sudah harus dijadwalkan karena memang Plt Dirut ini sudah lama, kata Executive Vice President Corporate Communication dan CSR PLN, I Made Suprateka kepada Tribunnews.com, Senin (25/11/2019).

"Ini diprioritaskan karena kan memang industri strategis jadi harus segera ditetapkan (Dirut definitif)," tambahnya.

Mengenai kabar  posisi Dirut akan diisi oleh Mantan Menteri Komunukasi dan Informatika Rudiantara, Made mengaku belum bisa memastikan.

Dia mengatakan hal itu akan diumumkan setelah pemegangan saham mengambil keputusan.

Baca: Bekas Menteri di Era Jokowi-JK Resmi Ditunjuk Jadi Bos PLN

"Belum tahu (siapa Dirut baru). Nanti tunggu jadwal dari Kementerian BUMN. Kan tunggu petunjuk pak presiden juga," ucapnya.

Pada hari ini, Senin (25/11/2019), pihak Istana, melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Rudiantara akan menjadi pimpinan atau bos di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Mudah-mudahan segera dilantik," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Namun, terkait posisi Rudiantara nantinya di PLN, Pramono tidak menyebut apakah menjadi komisaris utama atau direktur utama.

"Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas sudah ditandatangani," paparnya.

Proses penunjukan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu, kata Pramono, sudah melewati persetujuan Presiden Joko Widodo melalui seleksi Tim Penilaian Akhir (TPA).

"Tadi saya sudah bilang, sudah ditandatangani dan sekarang bolanya di Menteri BUMN," ucap Pramono.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved