Dirut: Pengelolaan Jaminan Sosial oleh Taspen Sudah Sesuai UU

Upaya transformasi PT Askes ke dalam BPJS Kesehatan serta PT Taspen dan PT Asabri paling lambat dilakukan di 2029.

Tribunnews/JEPRIMA
(kiri-kanan) Direktur SDM Teknologi Informasi dan Kepatuhan Feb Sumandar,Direktur Keuangan Patar Sitanggang, Direktur Utama Antonius N.S Kosasih, Komisaris Utama Franky Sibarani dan Direktur Operasional Mohamad Jufri saat menjadi pembicara pada konferensi pers Paparan Kinerja 2019 PT Taspen (Persero) di Menara Taspen, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). Sepanjang 2019 Taspen mencatat laba bersih sebesar Rp388,24 miliar melonjak Rp116,69 persen atau naik sebesar 42,97 persen secara year on year Lonjakan laba dikontribusikan kenaikan premi Rp977 miliar serta kenaikan pendapatan investasi Rp1,46 triliun masing-masing naik 12,08 persen dan 19,08 persen dibanding 2018. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Taspen Antonius Steve Kosasih mengklaim penyelenggaraan jaminan sosial oleh Taspen beserta program yang dijalankannya selama ini sudah konstitusional.

Dia mengatakan, Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengharuskan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilaksanakan oleh satu lembaga penyelenggara.

“Dari keseluruhan Undang-Undang yang menjadi dasar konstitusional dalam permohonan (uji materi) ini, yaitu Undang-Undang SJSN, Undang-Undang RPJP, Undang-Undang ASN, dan Undang-Undang BPJS, terlihat jelas berdasarkan penafsiran secara sistematis, pengelolaan jaminan sosial oleh PT Taspen telah sesuai, dan justru hanya UU BPJS yang tidak harmonis dengan ketiga undang-undang lain,” kata Kosasih di depan majelis hakim konstitusi, Rabu (5/2/2020).

Dia menjelaskan, dalam mengelola program jaminan sosial untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara, Taspen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca: Puluhan Narapidana di Penjara Wanita Hamil, Polisi Bingung, Ternyata Ini Penyebabnya

Yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 40/2004 tentang SJSN, UU Nomor 5/ 2015 tentang ASN, dan UU Nomor 17/2007 tentang RPJP, termasuk seluruh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian yang mendasari operasional Taspen.

Baca: Andre Rosiade Bantah Jebak PSK dan Dipakai Sebelum Digerebek di Padang: Kondom Masih Utuh

Dari aturan-aturan itu, kata dia, tidak satupun menyebut adanya peleburan antar lembaga. Terkait pasal 65 ayat (2) UU Nomor 24/2011 tentang BPJS yang mengamanatkan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan, Taspen telah menyusun roadmap dan telah menyertakan kepada pemerintah.

"Peta jalan itu pada intinya menjelaskan bahwa tidak ada program yang sesuai yang dapat dialihkan karena jaminan yang diberikan bukan jaminan dasar sebagaimana diatur dalam UU SJSN," tuturnya.

Selain itu, kata dia, kedudukan PNS dan pejabat negara memiliki karakteristik khusus sebagai abdi negara perekat pemersatu bangsa sekaligus sebagai pondasi dan bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa.

“Dalam rangka meningkatkan produktivitas pelayanan publik dan menjalankan peran, serta meningkatkan kesejahteraan ASN, pemerintah bersama dengan DPR telah mengatur secara khusus (lex specialis) termasuk Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved