Breaking News:

Forum Doktor Multidisiplin: Ekonomi Digital Butuhkan Regulasi Segera

Ketua Forum Dokter Multidisiplin (FDM) Suhardi Somomoeljono menilai perlu segera dibuatkan regulasi jelas tentang ekonomi digital.

HANDOUT
Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., Ketua Forum Doktor Multidisiplin (FDM) 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia saat ini dinilai tengah menikmati pertumbuhan ekonomi digital di tengah lesunya sektor manufaktur yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi nasional.

Tren pertumbuhan ekonomi digital ini ditopang oleh tingginya jumlah pengguna internet, kepemilikan ponsel, aktivitas perdagangan di toko online dan besarnya pengguna media sosial.

Agar ekonomi digital ini semakin maju, Ketua Forum Dokter Multidisiplin (FDM) Suhardi Somomoeljono menilai perlu segera dibuatkan regulasi jelas tentang ekonomi digital.

Dia mengatakan, untuk memberi kepastian hukum dan lain-lain maka ekonomi digital perlu diatur dengan baik lewat regulasi sekaligus demi memberikan perlindungan data pribadi, investasi dari domestik/asing, pendapatan negara (pajak), perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Dia menunjuk contoh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PPSE)

"Dalam ekonomi digital, data konsumen mudah tersebar dan dipakai untuk penawaran produk dan lain-lain. Dan ada banyak contoh lain, maka negara perlu hadir dalam ekonomi digital," ujar Suhardi dalam seminar 'Legal and Business in Digital Economy Era' yang diselenggarakan Forum Doktor Multidisiplin (FDM) di Jakarta, baru-baru ini.

Baca: Pelaku Penembakan di Thailand Awalnya Bunuh Perwira Berpangkat Kolonel dan Mertuanya

Seminar ini dihadiri 40 peserta bergelar doktor dari berbagai disiplin ilmu.

Suhardi menambahkan, regulasi di Indonesia masih banyak yang saling berbenturan. Namun, dia optimis dengan Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas Pemerintah dan DPR bisa menjadi solusinya.

Baca: Satelit Zafar Milik Iran Gagal Masuk Orbit, Habiskan Dana 2,2 Juta Dolar

"Omnibus Law, bagus untuk membenahi regulasi yang saling berbenturan. Dengan catatan, tujuan ideal yang hendak dicapai ditegaskan dalam definisi dan konsep yang jelas terkait dengan sasaran target yang terukur dengan frame nilai-nilai keadilan yang mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia,” kata dia.

Halaman
12
Berita Populer
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved