Kasus Jiwasraya

Skandal Keuangan Jiwasraya, Kejagung Telusuri Keterlibatan Pejabat OJK yang Lama

Febrie Adriansyah mengatakan, untuk sementara pihak OJK yang telah dipanggil Kejagung masih ditetapkan sebagai saksi.

Kontan/Carolus Agus Waluyo
Warga melintas di depan kantor Pusat Asuransi Jiwasraya Jakarta, Selasa (15/1). Untuk mengatasi masalah lukuiditas di Jiasraya pemerintah akan mengundang BUMN dan investor asing masuk menjadi pemegang saham di Jiwasraya. 

Laporan Reporter Kontan, Ahmad Ghifari 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menelusuri keterlibatan jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di periode sebelumnya terkait pemasaran produk Saving Plan dari PT Asuransi Jiwasraya.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, untuk sementara pihak OJK yang telah dipanggil Kejagung masih ditetapkan sebagai saksi. 

Asal tahu saja, Kejagung telah memeriksa Deputi Direktur Pengelolaan Investasi OJK Halim Haryono dan Arif Budiman yang diduga sebagai Deputi Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK, keduanya diperiksa sebagai saksi.

Selain itu, Kejagung juga sempat meminta keterangan ahli asuransi dan investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi.

"Belum (jadi tersangka). Nah kalau OJK ini pemeriksaan masih sebatas membantu kami untuk melihat semua transaksi. Kami masih konsentrasi di pemberkasan yang sudah kami tahan," ujarnya.

Baca: Skandal Manipulasi Keuangan Mengguncang Manchester City, Begini Kronologinya

"Tentang bagaimana OJK melakukan pengawasan terhadap kejadian ini tentunya tahap berikutnya akan kami lakukan pemeriksaan," kata Febrie kepada Kontan.co.id.

Baca: Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Paling Paling Dikenal Publik di Kabinet Jokowi

Dia juga tidak bisa menilai apakah pihak OJK berpotensi menjadi tersangka atau tidak. Karena, semua saksi yang diperiksa oleh Kejagung bisa saja jadi tersangka apabila ditemukannya alat bukti yang kuat.

Semua pihak terkait dalam perkara ini masih akan terus dilakukan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun ahli.

Baca: Disebut Hina Jokowi, Rektor Universitas Negeri Semarang Nonaktifkan Dosen SP

Tujuannya guna mencari fakta hukum serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap peristiwa yang sebenarnya.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved