Virus Corona

Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji Karyawan, Berlaku Selama 6 Bulan

Pemerintah akan menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 semua karyawan/ti atau pegawai.

Tribunnews/Yanuar Riezqi Yovanda
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 semua karyawan/ti atau pegawai.

Kemudahan ini merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus Corona. Dengan demikian, perusahaan atau karyawan tidak perlu memotong pajak penghasilannya. 

"Pada dasarnya tadi disampaikan, paket stimulus fiskal terdiri dari beberapa hal yang saya sampaikan, mengenai PPh 21, yang akan ditanggung pemerintah untuk industri," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (11/3).

Dia menjelaskan, stimulus tersebut merupakan satu dari empat kebijakan terkait insentif fiskal yang bakal ditelurkan pemerintah.

Tiga kebijakan lain merupakan penangguhan pembayaran untuk PPH Pasal 22, PPh pasal 25 serta restitusi dipercepat untuk Pajak Penghasilan (PPN).

"Tujuannya untuk seluruh industri mendapatkan spapce untuk mereka dalam situasi sangat ketat, sekarang mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan paket stimulus tersebut akan berlaku selama enam bulan setelah diundangkan.

Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur mendapat 'berkah' dari adanya wabah virus Covid-19 atau corona melalui stimulus dari pemerintah yang menahan sementara PPh 25 bagi pelaku usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah baru mengutamakan insentif tersebut untuk sektor manufaktur.

"Sektornya manufaktur semua, diterapkan sesudah selesai payung hukumnya. Sedang disiapkan. Mudah-mudahan April bisa (jadi)," ujar Airlangga Hartarto yang merangkap Ketua Umum DPP Partai Golkar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Airlangga menjelaskan, tujuan stimulus perpajakan tersebut adalah untuk memperkuat daya beli, serta mendorong sisi suplai dan permintaan.

"Masa berlakunya 6 bulan, begitu kita bikin dalam 6 bulan review lagi seperti apa. Bisa diperpanjang," katanya.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga mengkaji lagi evaluasi terkait kemudahan impor dengan mengurangi atau menghapuskan Lartas sektor tertentu.

"Kemudian, integrasi sistem online daripada Inaport di pelabuhan dan Bea Cukai National Logistic Ecosystem (NLE). Tujuannya supaya memudahkan impor, teknisnya dirapatkan lagi karena perlu dibulatkan," ujar Airlangga. (Tribun Network/yov)

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved