Breaking News:

Pemberian Stimulus Berdasarkan Kepatuhan WP Dinilai Tak Relevan Saat Pandemi Covid-19

Jika kebijakan itu diberlakukan, Misbakhun mengkhawatirkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tak akan tertolong.

Ria Anatasia
Anggota Komisi XI DPR RI M Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyoroti wacana pemberian stimulus perpajakan di masa pandemi virus corona (Covid-19) berdasar rekam jejak dan kepatuhan wajib pajak (WP).

Dia menilai kebijakan itu bernuansa diskriminatif dan tidak relevan di situasi saat ini.

“Dalam situasi semua sektor ekonomi terdampak Covid-19 baik secara langsung atau susulannya, membicarakan fasilitas yang diberikan negara kepada rakyatnya dengan membedakan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sudah tidak relevan,” ujar Misbakhun melalui layanan pesan, Jumat (10/4/2020).

Sorotan Misbakhun merujuk pada pernyataan menteri keuangan yang menyebut pemberian stimulus pajak di tengah pandemi Covid-19 akan dilakukan secara hati-hati.

Mantan managing director World Bank itu memerintahkan anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif berdasar kepatuhan WP.

Misbakhun menilai kriteria tentang kepatuhan WP sangat teknis.

Legislator di Komisi Keuangan dan Perpajakan DPR itu menegaskan, masyarakat awam pun sulit memahami aturan teknis itu.

Jika kebijakan itu diberlakukan, Misbakhun mengkhawatirkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tak akan tertolong.

Sebab, kata dia, selama ini UMKM diidentikkan sebagai kelompok yang kurang patuh dari sisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak ataupun aturan formal lainnya.

Misbakhun lantas mengingatkan soal kebijakan Presiden Joko Widodo tentang bantuan bagi sektor UMKM.

Halaman
12
Berita Populer
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved