Rabu, 10 September 2025

Virus Corona

Tolak Usulan Jabar dan DKI, Kemenhub Tetap Operasikan KRL di Jabodetabek dengan Pembatasan

Kemenhub akan membatasi jumlah penumpang di Kereta Api (KA) antar kota maupun perkotaan dan membatasi operasionalnya.

Editor: Choirul Arifin
Tribunnews/JEPRIMA
Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Stasiun Manggarai, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemnhub) melalui Ditjen Perkeretaapian, memutuskan untuk tidak melakukan penutupan ataupun pelarangan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) di Jabodetabek.

Kemenhub memilih opsi membatasi jumlah penumpang KRL di Jabodetabek, pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan demikian usulan Pemprov Jawa Barat dan DKI Jakarta agar operasional KRL Commuter Line dihentikan sementara selama periode PSBB ditolak.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri, mengatakan pengoperasian KRL di Jabodetabek sesuai dengan yang ditetapkan PSBB yaitu pengendalian dengan pembatasan.

Baca: Prediksi BI: Devisa Sektor Pariwisata Anjlok 2 Miliar Dolar AS Digerus Virus Corona

"Artinya bukan mengacu pada penutupan ataupun pelarangan sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan saat PSBB," kata Zulfikri dalam keterangannya, Jumat (17/4/2020).

Baca: Wishnutama Koreksi Pernyataan Luhut Akan Tarik Wisatawan China, Korsel dan Jepang

Ia menyatakan, yang dimaksud pembatasan dalam PSBB tersebut adalah dengan membatasi jumlah penumpang, jam operasional serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing.

Baca: Daihatsu Tutup 68 Diler dan Perpanjang Penghentian Pabrik karena PSBB yang Diperluas

Zulfikri juga menyebutan, Kemenhub akan membatasi jumlah penumpang di Kereta Api (KA) antar kota maupun perkotaan dan membatasi operasionalnya.

"Selain itu akan dilakukan evaluasi operasi angkutan KRL Jabodetabek dari waktu ke waktu. kemudian akan ada upaya untuk mendukung pencegahan covid-19 seperti rekayasa operasi, penertiban antrian di stasiun yang masih ramai dan menjaga physical distancing," kata zulfikri.

“Pencegahan penularan Covid 19 ini perlu kerjasama semua pihak. Pemerintah telah berupaya keras untuk memutus rantai penyebaran virus ini," lanjut Zulfikri.

Menurut Zulfikri, pengoperasian KRL Jabodetabek akan lebih efektif jika semua stakeholder terkait tetap melakukan penertiban kegiatan yang dilarang, bekerja dari rumah dan diam di rumah”, ujar Zulfikri.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat dan DKI Jakarta mengusulkan agar operasional KRL Commuter Line dihentikan sementara selama periode PSBB demi menekan penularan virus corona di Jabodetabek.

Usulan Jabar dan DKI Jakarta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya menyatakan penghentian operasional kereta listrik atau commuterline yang beroperasi di wilayah Jabodetabek akan dilakukan mulai 18 April 2020 besok atau mulai hari Sabtu.

"Jadi, kemungkinan dihentikan itu tanggal 18 (April), pada saat PSBB dari Banten berlangsung," sebutnya di sela pemantauan pelaksanaan PSBB hari pertama di Kota Bekasi, Rabu (15/4/2020).

Baca: Gara-gara Pasien Berbohong, 76 Staf Medis RSUD Purwodadi Harus Jalani Rapid Test

PSBB kini sudah berlaku di DKI Jakarta Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan Kementerian Perhubungan untuk memberhentikan sementara operasi KRL.  

Baca: Kisah Jenazah Dokter Dimakamkan Tanpa Menggunakan Peti di TPU Padurenan Bekasi

"Kita berkoordinasi memang dengan Kemenhub dan BUMN untuk mengurangi operasinya. Saya dua hari lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Ad Interim untuk operasi kereta commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," ungkap Anies dalam rapat virtual bersama Timwas Covid-19 DPR RI, Kamis (16/4/2020).

Baca: Kabar Baik! PUFF, Nucleus Farma dan Prof Nidom Foundation Kembangkan Obat Covid-19

Dijelaskan Anies, pihak Kemenhub dan BUMN tengah membahas usulan itu. 

Berdasarkan jawaban yang Ia terima, operasional KRL akan disetop usai distribusi bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah bagi warga terdampak berhasil diturunkan simultan.

Baca: Bahan Alami Curcumin Berkhasiat Tingkatkan Imunitas Tubuh, Tapi Bukan Obat untuk Covid-19

"Mereka sedang membahas. Menurut jawaban yang diterima, nanti bantuan sosial sudah berhasil di turunkan maka pembatasan operasi akan dilakukan," kata dia.

Penerapan PSBB Jadi Sia-sia

Anggota Komisi V DPR Irwan menyebut penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta dalam menangani virus corona, akan sia-sia jika KRL Commuter Line tetap beroperasi. 

"Ya pasti sia-sia, kalau KRL masih beroperasi," ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Menurut Irwan, sebelum menghentikan operasi KRL di wilayah Jakarta, sudah seharusnya pemerintah pusat dan daerah menyiapkan alternatif lainnya bagi masyarakat. 

"Misalnya opsi kendaraan umum selain KRL, yang mengangkut mereka (pekerja) atau mereka diliburkan dulu sementara oleh perusahaan, dengan jaminan biaya dari pemerintah daerah sekaligus perusahaan itu menghentikan aktivitasnya," tutur Irwan. 

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menilai, PSBB sebenarnya tidak efektif menekan penyebaran virus covid-19 karena masih membiarkan sebagian masyarakat beraktivitas di luar rumah. 

"Beda halnya jika karantina wilayah, mereka di rumah saja tetapi hidupnya dijamin," ucap Irwan

"Makanya, daridulu saya teriaknya DKI Jakarta karantina wilayah, artinya sekaligus moda transportasi itu dihentikan operasionalnya," sambung legislator asal Kalimantan Timur itu.  

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan