Breaking News:

Virus Corona

Perppu Corona Disahkan DPR Jadi Undang-undang, Sri Mulyani: Alhamdulillah

Menurut Sri Mulyani, catatan yang diberikan anggota dewan dalam membahas Perppu, pasti akan menjadi catatan penting bagi pemerintah

Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/6/2020), 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewakili pemerintah mengaku bersyukur Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 disahkan menjadi undang-undang.

Perppu tersebut terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca: Video Virtual Wedding di Yogyakarta Jadi Sorotan, Sudah Ada 6 Pengantin yang Mendaftar

"Alhamdulilah DPR telah menyampaikan persetujuan terhadap RUU untuk penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang," ujar Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Menurut Sri Mulyani, catatan yang diberikan anggota dewan dalam membahas Perppu, pasti akan menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam menangani Covid-19 di dalam negeri.

"Pandangan-pansangan fraksi merupakan bahan yang sangat konstruktif, yang akan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan Perppu ini," ucap mantan direktur Bank Dunia itu.

Baca: KPK Berikan Sosialisasi Soal Gratifikasi Kepada 70 Jajaran Direksi BUMN

"Covid-19 ini masih berlanjut dan kita akan terus memperbaiki berbagai respon policy agar masyarakat dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi mendapatkan perlindungan melalui pelaksanaan Perppu tersebut," sambung Sri Mulyani.

Diketahui, melalui rapat paripurna pada Selasa (12/6/2020), DPR akhirnya menyetujui RUU tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.

Baca: Dirikan Pusat Rehabilitasi, Hendra Aryandie Ingin Bebaskan Generasi Milenial dari Pengaruh Narkoba

Awalnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan laporan hasil rapat bersama Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah.

Dalam rapat itu, dilaporkan hanya fraksi PKS yang menolak Perppu Corona itu.

Sementara, delapan fraksi menerima RUU Perppu Nomor 1 tahun 2020 disahkan menjadi UU.

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan," imbuhnya.

Setelah Said menyampaikan laporan, Ketua DPR Puan Maharani sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan Perppu Corona menjadi UU.

"Tadi sudah disampaikan dalam pandangan mini fraksi bahwa ada delapan fraksi yang menyetujui dan satu yang menolak. Apakah pandangan mini fraksi menjadi suatu keputusan bagi semua fraksi? Setuju menjadi Undang-Undang?," tanya Puan kepada anggota dewan.

"Setuju," jawab para anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved