Breaking News:

Pemerintah Diminta Jaga Kelancaran Rantai Pasok Pangan Selama Pandemi Covid-19

Kenaikan harga dikhawatirkan akan berlanjut apabila ada gangguan dalam kelancaran rantai pasok pangan di dalam negeri.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Australian National University dan Anggota Dewan Pengawas Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto Patunru mengatakan pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia menghadapi tugas sulit untuk menyeimbangkan antar membatasi ruang gerak masyarakat dan menjaga ketahanan pangan bagi mereka.

Organisasi-organisasi internasional seperti FAO juga telah memperingatkan ketegangan yang terjadi.

Baca: Para Pengunjuk Rasa Aksi George Floyd Menuntut Donald Trump karena Kekerasan Polisi saat Demo

Baca: Kata Anggota Komisi VI DPR soal Pergantian Dirut BUMN: Idealnya Dilakukan Tahun Depan

Mereka menekankan bahwa negara-negara perlu menjaga jalur perdagangan dan rantai pasok tetap terbuka sembari hidup di tengah langkah-langkah pengendalian yang sedang dilaksanakan menurut World Economic Forum 2020.

"Kesulitan ini terlihat jelas dalam implementasi pembatasan sosial di Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, harga beberapa komoditas pangan sudah mengalami kenaikan, diantaranya beras, bawang putih, bawang bombay dan gula," tutur Arianto saat Webinar CIPS, Jumat (5/6/2020).

Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti terlambatnya rekomendasi impor dari pemerintah hingga pengurusan izin impor yang membutuhkan waktu lama.

Kenaikan harga dikhawatirkan akan berlanjut apabila ada gangguan dalam kelancaran rantai pasok pangan di dalam negeri.

"Gangguan dalam distribusi pangan telah dilaporkan, bahkan sebelum PSBB diberlakukan, seperti adanya keterlambatan pengiriman beras dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," ungkap Arianto.

Arianto menambahkan implementasi PSBB memang telah diperkirakan memengaruhi logistik transportasi.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25/2020 yang melarang perjalanan darat, laut serta udara untuk mencegah eksodus massal selama liburan Idul Fitri, tentu memengaruhi kelancaran jalannya rantai pasok.

Halaman
12
Penulis: Lita febriani
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved