Pengangkatan Para Jenderal Polisi dan TNI Jadi Komisaris BUMUN Dinilai Jadi Ajang Bayar Balas Budi
Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak tepat karena menempatkan orang yang tidak sesuai dengan bidangnya.
Penulis:
Vincentius Jyestha Candraditya
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
"Ini balance saja, sama juga di Kementerian BUMN, background saya entrepreneur dan dua Wamen saya perbankan. Tapi deputi saya ada yang backgroundnya hukum, ada juga yang backgroundnya keuangan dari sektor swasta. Ini balance yang baik," kata Erick, dalam konferensi video, Jumat (12/6/2020).
Seperti diketahui, Erick mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Zaelani sebagai salah satu anggota dewan komisaris. Bambang saat ini tercatat aktif sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.
Pada lain kesempatan, Erick menunjuk dua jenderal aktif TNI dan Polri untuk menempati posisi komisaris di Bukit Asam. Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, serta Irjen Carlo Brix Tewu yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.
Anggota militer maupun penegak hukum lain yang menjabat posisi di BUMN misalnya Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaluddin. Selain di perseroan, perwira tinggi TNI ini juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Di perusahaan yang sama pun ada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Arman Depari yang menempati posisi komisaris.
