Breaking News:

Penghapusan BBM Premium dan Pertalite Dinilai Mendesak

Mamit Setiawan menilai, langkah pemerintah dengan mendorong program langit biru, yakni mendorong BBM ramah lingkungan, harus didukung.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan dan tidak memenuhi standar Euro menjadi pemicu utama polusi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Sebagai contoh, di Jakarta saat ini tidak kurang dari 13 juta unit sepeda motor dan lebih dari enam juta unit roda empat di miliki warga Jakarta. Saban hari tidak kurang dari 25 juta perjalanan melintasi kota Jakarta.

Baca: FAKTA Rencana Pertamina Hapus Premium dan Pertalite: Siapkan 3 Tahapan hingga Tanggapan Menteri ESDM

Baca: Pertamina Akan Menghapus Bensin Premium dan Pertalite secara Perlahan, Ada 3 Tahapan Penghapusan

Karena itu, polusi di Jakarta dan kota besar lain akan tetap buruk jika mayoritas kendaraan itu masih menggunakan jenis BBM yang rendah kualitasnya seperti premium, atau BBM lain yang kandungan sulfurnya lebih dari 500 ppm.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai, langkah pemerintah dengan mendorong program langit biru, yakni mendorong BBM ramah lingkungan, harus didukung.

Caranya, dengan mengurangi distribusi dan penjualan jenis BBM yang tidak ramah lingkungan, terutama BBM Premium.

Bahkan program Langit Biru akan semakin baik jika bisa diseleraskan dengan Program Bali Era Baru - Work From Bali, di mana bekerja sambil liburan di wilayah yang ramah lingkungan tanpa plastic bag dan udara bersih rendah emisi.

Karena itu, sudah mendesak, meniadakan penjualan jenis BBM premium di Kota Jakarta dan Bodetabek, dan membatasi dengan ketat untuk daerah lainnya di Jawa, dan luar Pulau Jawa.

Peniadaan BBM premium atau jenis BBM lain yang tidak ramah lingkungan, bukan saja urgen untuk mengurangi tingginya polusi di Jakarta, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat.

Meski demikian, Mamit berpendapat bahwa posisi Pertamina tetap pada penugasan yang di berikan oleh pemerintah. Mereka sebagai BUMN akan mendukung apapun kebijakan pemerintah terkait hal ini.

"Selain kebijakan pemerintah pusat, saya kira pemerintah daerah pun bisa meminta kepada Pertamina untuk tidak menyalurkan Premium ke wilayak mereka, jika memang masyarakatnya siap untuk tidak menggunakan Premium," jelas dia.

Halaman
123
Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved