Breaking News:

Bappenas: Penduduk Miskin Naik 1,63 Juta Orang Akibat Pandemi Covid-19

dengan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut maka persentase juga meningkat jadi 9,78 persen tahun ini atau sekira 26 juta orang.

WARTA KOTA/WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Deretan rumah kumuh di Bantaran Kali Ciliwung, Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2020). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat sebanyak 1,63 juta orang dari September 2019 hingga Maret 2020. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, jumlah persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,41 persen berdasarkan garis kemiskinan nasional yakni pengeluaran Rp 425.250 per bulan per orang.

Direktur Kependudukan dan Perlindungan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani mengatakan, data tersebut adalah per Maret 2019, sementara tahun ini mengalami kenaikan.

Muhammad menjelaskan, ada tambahan sekira 1,63 juta orang per Maret 2020 ini dengan kemungkinan terkena dampak ekonomi dari pandemi corona atau Covid-19.

Baca: Beras Tidak Layak Diterima Warga Miskin di Ciamis

Baca: WHO: Negara-negara Miskin akan Dapat 120 Juta Tes Cepat Covid-19

"Per Maret 2020 ada kenaikan yang cukup banyak menurut saya sekira 1,63 juta penduduk miskin. Kelihatannya merupakan dampak Covid-19," ujarnya saat webinar, Rabu (7/10/2020).

Menurut dia, dengan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut maka persentase juga meningkat jadi 9,78 persen tahun ini atau sekira 26 juta orang.

"Jadi, kalau dari September 2019 sampai Maret 2020 ada kenaikan 1,63 juta mereka yang miskin atau sekira 9,78 persen," kata Muhammad.

Diberitakan sebelumnya, pandemi Covid-19 memicu krisis utang di beberapa negara, sehingga para kreditor harus siap memberikan berbagai jenis keringanan, yang juga mencakup penghapusan utang, kata Presiden Bank Dunia David Malpass, dalam wawancara dengan harian ekonomi Jerman, Handelsblatt.

"Jelas bahwa beberapa negara tidak dapat membayar beban utang mereka. Oleh karena itu, kita juga harus mengurangi tingkat utang. Ini bisa saja sebagai keringanan atau sebagai pembatalan utang," kata David Malpass dalam wawancara yang dirilis Handelsblatt hari Minggu (4/10).

Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved