Breaking News:

UU Cipta Kerja

Pemerintah Bahas Sektor Pertanian hingga ESDM di Sosialisasi UU Cipta Kerja

Pemerintah berusaha menampung seluruh masukan dari stakeholders untuk penyusunan RPP dan Perpres UU Cipta Kerja untuk sejumlah sektor.

ist
Pemerintah berusaha menampung seluruh masukan dari stakeholders untuk penyusunan RPP dan Perpres UU Cipta Kerja untuk sejumlah sektor. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Dalam proses penyusunan ini pemerintah berkeinginan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan supaya RPP ini nantinya mampu mengakomodir seluruh aspirasi dari pelaku usaha dan masyarakat.

Seperti yang diselenggarakan hari ini, Rabu, 2 Desember 2020, pemerintah menggelar kegiatan Serap Aspirasi UU Cipta Kerja” di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan ini, pemerintah berusaha menampung seluruh masukan dari stakeholders untuk penyusunan RPP dan Perpres UU Cipta Kerja untuk sejumlah sektor.

Antara lain, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan

"Melalui Omnibus law UU Cipta Kerja dapat dilakukan reformasi regulasi dan transformasi ekonomi yang membantu Indonesia keluar dari middle income trap, khususnya dengan cara meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dalam sambutannya, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: UU Cipta Kerja Diklaim Bisa Benahi Amburadulnya Retribusi

Negara yang terjebak middle income trap akan berdaya saing lemah, karena apabila dibandingkan dengan low income countries, akan kalah bersaing dari sisi upah tenaga kerja mereka yang lebih murah, sedangkan dengan high income countries akan kalah bersaing dalam teknologi dan produktivitas.

Baca juga: REI Berharap UU Cipta Kerja Bisa Majukan Sektor Properti dan Perumahan

Untuk meningkatkan daya saing negara ini, UU Cipta Kerja mengubah konsepsi perizinan berusaha dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based). Dengan demikian bagi pelaku usaha dengan Risiko Rendah cukup dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan pelaku usaha Risiko Menengah dengan Sertifikat Standar, dan usaha Risiko Tinggi dengan izin.

Halaman
1234
Penulis: Sanusi
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved