Breaking News:

Kementerian dan Lembaga Diberi Waktu Hingga 12 Februari untuk Revisi Anggaran Tahun 2021

Kementerian Keuangan meminta kementerian dan lembaga untuk segera menyampaikan usulan revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja TA 2021.

Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Menteri Keuangan - Sri Mulyani Indrawati tribunnews/dea duta aulia 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan meminta kementerian dan lembaga (K/L) untuk segera menyampaikan usulan revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja Tahun Anggaran (TA) 2021.

Dalam suratnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, revisi dapat diserahkan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

"Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, paling lambat tanggal 12 Februari 2021," ujar Menkeu dalam salinan surat yang diterima Tribun, Rabu (13/1/2021).

Seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja K/L tahun anggaran 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab serta terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam hal sampai dengan tanggal 12 Februari 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan," tulis Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Keputusan Kementerian Keuangan tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet 6 Januari 2021 dengan agenda 'Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun Anggaran (TA) 2021'.

Baca juga: Sri Mulyani Hemat Anggaran, Ekonom Indef: Sering Tidak pada Tempatnya

Dalam suratnya kepada kementerian dan lembaga (K/L), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perlu dilakukan langkah strategis berupa refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021."Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional," tulis Menkeu.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penghematan belanja K/L tahun anggaran 2021 dengan besaran sebagaimana dalam lampiran.

Kemudian, dalam melakukan penghematan belanja K/L agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut yakni sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni (RM) serta jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal.

"Selain itu, untuk belanja barang dan belanja modal yang dilakukan penghematan adalah belanja non operasional," lanjut keterangan Sri Mulyani.

Penghematan anggaran juga difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, serta paket meeting.

Baca juga: PUPR Alokasikan Anggaran Rp 12,06 Triliun untuk Program Padat Karya Infrastruktur

Selain itu, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat atau Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan atau mesin.

Halaman
12
Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved