Breaking News:

KKP Tak Terbitkan Izin Kapal Ikan Asing Beroperasi di Perairan Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tidak menerbitkan izin penangkapan ikan untuk kapal asing beroperasi di perairan Indonesia.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Istimewa/KKP
Foto Ilustrasi: KRI Halasan (HLS)-630 menangkap sebuah kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia di dekat perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tidak menerbitkan izin penangkapan ikan untuk kapal asing beroperasi di perairan Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zaini menyampaikan saat ini ada sekitar 5.534 unit kapal perikanan buatan Indonesia yang memiliki izin pusat.

"Sampai saat ini bahkan belum pernah ada kapal asing yang mendapatkan izin beroperasi di Papua atau WPPNRI 718. Tidak hanya di Papua, kita sama-sama ketahui penangkapan ikan di perairan Indonesia untuk nelayan kita sendiri," jela M. Zaini menanggapi pemberitaan terkait isu kapal asing baru-baru ini, Selasa (19/1/2021).

Dia menerangkan kapal asing adalah kapal yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia.

Baca juga: Bakamla Halau Kapal Pengawas Perikanan Vietnam di Laut Natuna

Sedangkan kapal eks asing (buatan luar negeri) adalah kapal yang dibuat di luar negara Indonesia (luar negeri) namun status hukumnya telah berbendera Indonesia.

"Kita pastikan jangankan kapal asing, kapal buatan luar negeri pun belum ada yang mendapatkan izin operasi menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kita sangat terbuka terkait perizinan yang saat ini dapat diakses secara online, silakan dapat dicek prosesnya di laman KKP," ujarnya.

Baca juga: Kapal Bakamla Cegat Kapal Survei China yang Sempat Matikan AIS 3 Kali di Perairan Indonesia

KKP terus memerangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melakukan uji tuntas perizinan perikanan tangkap, penggunaan vessel monitoring system (VMS), pencatatan hasil perikanan dengan logbook penangkapan ikan, penempatan petugas pemantau di atas kapal perikanan.

Pihaknya juga melakukan operasi pengawasan di laut baik oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) maupun dengan bekerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved