Breaking News:

UU Cipta Kerja

KPPU Optimistis UU Cipta Kerja Bisa Akselerasi Perizinan Impor Bawang Putih

Komisioner KPPU Guntur Saragih meyakini, Undang Undang Cipta Kerja akan membantu mengakselerasi perizinan impor bawang putih.

Kompas.com/Firman Taufiqurrahman
Pedagang bawang putih di pasar tradisional di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih meyakini, Undang Undang Cipta Kerja akan membantu mengakselerasi perizinan impor bawang putih.

UU ini diyakini juga bisa meredam fluktuasi harga bawang putih di pasar seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

“Semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pastinya untuk mempercepat proses birokrasi perizinan dalam importasi. Karena itu KPPU menghendaki proses importasi dipermudah untuk mendapatkan harga beli masyarakat yang kompetitif," ujar Guntur Saragih, Selasa (16/2/2021).

Guntur menegaskan, KPPU sangat konsen atas kenyataan bawang putih yang dibeli masyarakat terbilang tinggi, padahal konsumsi untuk komoditas ini stabil dan bisa diprediksi setiap tahunnya.

Baca juga: Harga Bawang Putih Kembali Tunjukkan Tren Naik, Mendekati Rp 29.000 Per Kg

"Jika importasi tidak lancar maka supply berkurang dan harga berpotensi naik," katanya.

Mengenai adanya kekhawatiran kalau importasi bawang putih ini dipermudah akan merugikan petani, Guntur menyampaikan khusus untuk bawang putih KPPU menilai komoditas ini tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang berpotensi terganggu atas importasi bawang putih.

Baca juga: Wemendag: Sistem Resi Gudang Beri Jaminan Harga Bawang Merah

"Tidak ada pelaku usaha dalam negeri yg berpotensi terganggu," katanya.

Terkait dengan siklus kenaikan harga bawang putih setiap tahun, Surya Vandiantara, Direktur Riset dan Program SUDRA, menekankan perlunya kajian lebih mendalam terkait penyebab siklus kenaikan harga.

Baca juga: E-Commerce Indokuliner Rangkul UMKM Pasarkan Abon dan Bawang Goreng

Jika memang penyebabnya di aspek regulasi, maka selayaknya aturan tersebut tidak lagi diberlakukan, agar masyarakat tidak dirugikan.

"Sudah selayaknya pemerintah mempermudah perizinan ekspor-impor, serta menghapus kebijakan yang mampu memberikan ruang bagi lahirnya mafia impor, rente dan monopoli," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved