BPH Migas Teken Kerjasama dengan Telkom untuk Mendigitalkan Distribusi BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang meneken nota kesepahaman kerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk mendigitalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Lewat kerjasama ini BPH Migas akan melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi dengan memanfaatkan dukungan teknologi digital dari Telkom.

Nota kesepahaman itu ditandatangani di Bogor, Jawa Barat oleh Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Edi Witjara. Penandatanganan MoU juga disaksikan oleh Pimpinan Komisi VII DPR Eddy Soeparno.

Kepala BPH Migas Fanshurullah mengatakan, MoU ini merupakan komitmen BPH Migas untuk memastikan ketersediaan pasokan bbm yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

"Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI sehingga kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas akan efektif dan antisipatif dalam menghadapi kondisi-kondisi sekarang dan yang akan datang," ungkap Fanshurullah dalam siaran pers yang diterima, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Ini 3 Kebijakan Gaduh yang Akhirnya Ditarik Jokowi: Investasi Miras hingga Soal Harga BBM

Dalam nota kesepahaman itu, Telkom akan memastikan terselenggaranya analisis big data di bidang BBM dan terselenggaranya analisis big data di bidang gas bumi.

Baca juga: Ini Dua Keuntungan Jika Kendaraan Konsumsi BBM Pertamax

Sementara, ruang lingkup di dalam nota kesepahaman ini mencakup pada upaya untuk mendukung BPH Migas dalam mengelola alur distribusi berbasis digital yang meliputi Digital Connectivity; Digital Platform; Digital Services; dan kegiatan lain yang disepakati.

Direktur Enterprise and Business Service Telkom Edi Witjara menyebut pemerintah akan memiliki ruang untuk pengawasan dalam program ini. Melalui kerja sama ini, Telkom siap memfasilitasi digitalisasi pengelolaan data pasokan bbm bersubsidi hingga menyediakan basis big data yang akurat.

“Kami menjadi pendukung sistemnya. Karena peran BPH Migas yang sangat strategis, jadi diperlukan suatu sistem digitalisasi yang berbasis big data di dalamnya,” kata Edi Witjara.

Fanshurullah juga menerangkan, nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatanganinyadan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara BPH Migas dan Telkom.

Seusai penandatanganan, dilanjutkan dengan kegiatan
Sosialisasi Tugas dan Fungsi serta Capaian Kinerja BPH Migas kepada masyarakat. Pada kegiatan Sosialisasi ini dibahas mengenai Tugas dan Fungsi BPH Migas, Kinerja BPH Migas pada tahun 2020, dan Kuota serta Realisasi Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

"Sangat berfungsi dalam hal pengawasan pelaksanaan program BBM Satu Harga dan Sub-Penyalur; Pengawasan terhadap distribusi BBM di 8.202 Lembaga Penyalur (SPBU, SPBN, SPDN, APMS, SPBB), 192 terminal BBM di seluruh NKRI;,"

"Pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan panjang pipa transmisi 5.254,5 km dan Panjang pipa distribusi 6.180,5 km. Maka dukungan dari Telkom sangat diperlukan untuk mengerjakan proyek strategis ini," papar Fanshurullah.

Selanjutnya, pengawasan juga akan difokuskan pada cadangan BBM nasional, lelang Ruas Transmisi (RT) dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (WJD), dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga.

Fanshurullah beharap kerja sama ini akan menjamin distribusi bbm yang merata sebagai wujud daei sila kelima Pancasila.

"Diharapkan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat lebih terjamin di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.