Breaking News:

Pengusaha Nilai Rasio Kredit UKM Tak Sebanding dengan Kontribusi ke PDB

UKM sebagai penopang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,8 persen masih belum mendapat perhatian lebih pembiayaan perbankan.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Pengunjung melihat-lihat produk yang dipamerkan pada Pekan Kerajinan Jawa Barat 2021 di Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat (2/4/2021). Pameran yang akan berlangsung hingga Minggu, 4 April 2021 itu, menampilkan produk kuliner, fashion, kriya, dan industri kreatif lainnya sebagai upaya untuk mempromosikan produk UMKM Jawa Barat di tengah pandemi Covid-19. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani mengatakan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai penopang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,8 persen masih belum mendapat perhatian lebih pembiayaan perbankan.

Mengacu UU 20 Tahun 2008, UKM adalah kategori usaha dengan modal sampai Rp 10 miliar dengan omzet Rp 50 miliar per tahun.

Baca juga: Kementerian Koperasi dan UKM Gelar Bimbingan Teknis Perluasan Pemasaran melalui e-commerce di DIY

"Ini menjadi paradoks karena ternyata penopang signifikan dari PDB hanya mendapat rasio kredit dari perbankan 18 persen. Ini menjadi PR tersendiri," kata Ajib dalam webinar bertajuk penyaluran kredit perbankan di tengah pandemi, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, pemerintah atas instruksi Presiden Joko Widodo telah menargetkan penyaluran kredit UMKM harus mencapai 30 persen di 2024.

Baca juga: Saat Pandemi, Pelaku UMKM Perlu Gunakan Teknologi Digital

"Ada yang aneh, seharusnya 20 persen saja bisa kalau pemerintah mendesain regulasi yang tepat dan kemudian bisa diterjemahkan oleh industri keuangan. Mereka akan menyalurkan kreditnya ke sektor UKM, maka daya ungkit ekonominya juga akan lebih maksimal," tutur Ajib.

HIPMI memandang ada beberapa kendala di lapangan yang membuat rasio kredit UKM mendapat porsi yang sangat kecil.

Permasalahan itu di antaranya literasi keuangan yang rendah, ekosistem bisnis yang belum optimal, produktivitas rendah, dan masalah penjaminan kredit.

"Saya memberi penekanan agar sektor UKM bisa menyelesaikan persoalan klasiknya. Saya yakini perbankan juga menjadi tidak ragu-ragu dalam menyalurkan kredit," tukasnya.

Ajib menyebut memang tidak bisa dipungkiri industri perbankan memiliki aturan yang ketat (high regulated) mulai dari memberikan pinjaman secara pruden dan penjamin debitur.

"Apalagi hampir rata-rata UKM ini mempunya masalah yang sama sehingga rasio kredit hanya di kisaran 18 persen dan ini menjadi persoalan klasik," pungkas dia.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved