Breaking News:

Virus Corona

Mengaku Sudah Jalankan Kewajiban Bayar Pajak, Pengusaha: tapi Saat Susah Tak Ada Kompensasi

Para pengusaha mengeluhkan tidak adanya bantuan dari pemerintah ke pelaku usaha yang terdampak dari penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pengusaha mengeluhkan tidak adanya bantuan dari pemerintah ke pelaku usaha yang terdampak dari penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengatakan, pelaku usaha sampai saat ini masih ditagih pajak dari pusat maupun daerah, padahal kondisinya sedang mengalami kesusahan keuangan akibat PPKM Darurat.

Baca juga: Berani Sebar Hoax soal Covid-19, Siap-siap Ditindak Tegas Polri

"Pajak tetap ditagih, mereka beralasan ini sudah sistem. Kemudian sama PLN soal listrik juga sudah diskusi, tapi tidak ketemu jalan keluar," tutur Yuno secara virtual, Rabu (21/7/2021).

"Saat normal, kami diminta jadi pelanggan yang premium untuk support mereka, kami lakukan. Tapi ketika ada masalah, ternyata susah sekali ada kelonggaran itu dan sekarang kami rasakan tidak ada kompensasinya," sambung Yuno.

Baca juga: Menteri Halim Akui Kesadaran Gunakan Masker di Desa Menurun

Menurutnya, PPKM Darurat yang berlangsung di Jawa dan Bali, juga berdampak terhadap hotel maupun restoran yang ada di daerah karena pasar terbesar berasal dari Pulau Jawa.

"Meskipun hotel masuk sektor esensial dibatasi 50 persen. Tapi kendalanya kedatangan tamu kami, okupansi tidak lebih dari 10 persen, 8 persen sampai 9 persen," tuturnya.

Baca juga: Ramai Pelancong Indonesia Ikut Paket Liburan Plus Vaksin di AS, Begini Kata Agen Perjalanan

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Kemarik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyebut, PPKM Darurat sangat mengganggu dari sisi kegiatan perdagangan, karena lumpuh akibat banyaknya titik penyekatan jalan.

Menurutnya, jika PPKM Darurat ini diperpanjang lebih dari 25 Juli 2021, maka kapasitas produksi akan menurun tajam hingga 30 persen, dan konsekuensinya pengurangan karyawan.

"Penurunan kapasitas Agustus ini tidak bisa dihindarkan lagi kami hanya mita satu perhatian daripada Kementerian ESDM dan hal ini PGN kami mohon supaya minimum surcharge ditiadakan untuk selama dua bulan," tuturnya.

"Kami juga berharap stimulus listrik diskon 30 persen untuk pemakaian listri di luar beban puncak yaitu pukul 23.00 WIB sampai 06.00 WIB, karena industri keramik 24 jam seminggu," sambungnya

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved