Tahun Ini, Bangun Ibu Kota Negara Butuh Rp 12 Triliun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PUPR mengajukan anggaran Rp 46 triliun ke Kementerian Keuangan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk periode 2022-2024, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Saat rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara bertahap, dan memang diketahui pemerintah belum ada anggarannya.

Baca juga: Belum Kantongi Dana Bangun IKN, Menteri PUPR Ajukan Anggaran Rp 46 Triliun ke Menkeu

"Saya anggota Pansus IKN, setahu saya memang belum ada anggarannya. Kemarin dalam pembahasan Pansus, tahun 2022 itu hanya butuh Rp 12 triliun sebenarnya, karena tahapannya masih panjang," kata Hamka.

Hamka mengingatkan Menteri Basuki agar tetap mengutamakan program-program kerakyatan yang ada di Kementerian PUPR, jika nantinya pemerintah melakukan refocusing angggaran untuk biayai IKN.

Baca juga: Risma Santer Jadi Calon Kepala IKN, Sekjen PDIP: Yang Sudah Jadi Menteri Konsentrasi Disitu

"Jangan sampai kalau terjadi refocusing itu mengurangi program dari aspirasi anggota, mungkin ada hal-hal yang dikorbankan dengan lain, tetapi tidak korbankan untuk kepentingan rakyat banyak," tuturnya.

"Saya ingatkan pak menteri apabila terpaksa yang jadi refocusing, jangan sampai dikorbankan hal-hal bekaitan kepentingan rakyat umum karema sama-sama penting," sambung Hamka.