Dialog Antar Negara G20 Dorong Infrastruktur Berkelanjutan dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra mengungkapkan bahwa dialog antar negara pada pertemuan G20 akan mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“G20 tahun ini menjadi momentum pendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk menciptakan ekonomi yang lebih tangguh,” kata Wempi di Jakarta, pada Senin (31/1/2022).

Ia mengatakan perekonomian global pada tahun 2021, relatif mengalami pemulihan meski masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Situasi ini tidak terlepas dari dampak perkembangan pandemi Covid-19 yang belum usai, akibat munculnya varian baru yang lebih mudah menular dan tekanan inflasi akibat disrupsi rantai pasok global.

“Saya yakin, memasuki tahun 2022 momentum pemulihan ekonomi akan berlanjut. Trajektori pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai tahun 2025 diprediksi akan tumbuh positif didorong oleh pandemi yang sepenuhnya tertangani dan dan penguatan dengan reformasi struktural,” jelas dia.

Baca juga: Mengenal B20 Inception Meeting, Forum Dialog Resmi G20 dengan Komunitas Bisnis Global

Menurut Wempi, dalam konteks penanganan pandemi, tahun 2022 diperkirakan menjadi masa transisi menuju penerapan pola hidup baru “Living with Endemic” sehingga level confidence masyarakat dan dunia usaha akan meningkat sehingga aktivitas, yang sebelumnya tertahan akan mengalami normalisasi, termasuk kegiatan pariwisata dan rekreasi.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah konsisten mendorong pelaksanaan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan daya saing investasi menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Agenda reformasi struktural yang akan terus didorong meliputi peningkatan kualitas SDM dan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital (TIK), penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang tumpang tindih dan pertumbuhan ekonomi hijau untuk mendukung pemenuhan atas komitmen mengatasi dampak perubahan iklim.

Diakuinya, reformasi struktural merupakan suatu keniscayaan untuk menyiapkan fondasi transformasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Kebijakan ini bukan hanya terkait dengan masa pandemi, namun juga pasca pandemi.

Presidensi G20 Indonesia, katanya, akan mendiskusikan agenda pembangunan infrastruktur, yang fokus pada empat bidang.

Pertama, perluasan investasi infrastruktur berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta.

Kedua, peningkatan inklusi keuangan dan membahas disparitas infrastruktur subnasional.

Ketiga, peningkatan investasi di bidang digital dan InfraTech.

Keempat, percepatan infrastruktur transformatif pasca Covid-19.

“Target utama yang ingin dicapai adalah akselerasi dan mempertajam peran investasi infrastruktur berkelanjutan selama dan setelah pandemi,” kata Wempi.

Lebih lanjut, menurut Wempi, Kementerian Keuangan pada pertemuan Infrastructure Working Group G20, yang digelar 19 Januari 2022, menyatakan bahwa keterlibatan sektor swasta krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

"Pandemi menempatkan peran swasta untuk menekan kesenjangan pembiayaan infrastruktur semakin penting. Terlebih pihak swasta juga memiliki keunggulan dari aspek keahlian dan pengetahuan untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan," kata dia.

Dikatakan, dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dibutuhkan peran serta sektor swasta dalam peningkatan pembiayaan dan perluasan aksesibilitas.

Melanjutkan Presidensi Italia di tahun lalu, Presidensi G20 Indonesia pun bertujuan untuk menghasilkan skema pendanaan yang dapat menjadi insentif bagi pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Selain mempertimbangkan aspek pendanaan, pembangunan perlu berfokus pada nilai keberlanjutan.

Infrastruktur berkelanjutan memiliki potensi kontribusi yang sangat besar dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, seperti mengurangi tingkat kesenjangan dan meningkatkan inklusi sosial.

World Bank mencatat sekitar 70% dari emisi greenhouse gas global berasal dari konstruksi infrastruktur, seperti pembangkit listrik, gedung, dan sistem transportasi, maka pembangunan tanpa prinsip berkelanjutan berpotensi buruk untuk lingkungan, ekonomi, dan kemanusiaan.

Risiko emisi Greenhouse Gas (GHG) pembangunan infrastruktur, transisi pembangunan yang ramah lingkungan juga menjadi pembahasan yang semakin penting.

Indonesia, kata Wempi, menuangkan aspek pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2020 - 2024 demi tercapainya pemerataan akses yang inklusif dan menjaga lingkungan hidup.

Meskipun begitu, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memperkuat pengelolaan.

Dialog Presidensi mengenai isu infrastruktur juga menghasilkan rencana pengembangan indikator investasi infrastruktur yang berkualitas atau indikator Quality Infrastructure Investment (QII).

"Investasi infrastruktur dapat memainkan peran kunci, tidak hanya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, tetapi juga untuk mendukung transisi ke pembangunan yang lebih ramah lingkungan," jelas Wempi.

Sebagai Presidensi G20 ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong tercapainya pemahaman bersama mengenai pentingnya peningkatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang inklusif secara global, tidak hanya sebagai upaya menekan kesenjangan namun juga sebagai upaya pemulihan pasca pandemi.