Optimasi Sains dan Riset Buka Peluang Ekonomi dan Investasi Baru

Pemerintah sebenarnya sudah menyadari pentingnya inovasi dan pengembangan teknologi berbasis riset untuk smelter nikel karena berkaitan dengan lingkungan dan kesinambungan bisnis.

Atas dasar itu pada pertengahan 2021 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi melaporkan hasil audit teknologi yang dilakukan terhadap metode Step Temperature Acid Leach (STAL) untuk proses pelindian.

Metode ini diklaim mampu me-recovery nikel mulai 89% hingga 91% dan kobalt sebesar 90% hingga 94 persen. Metode tersebut dinyatakan mampu memberikan nilai tambah komoditas nikel ketika diterapkan dalam smelter skala kecil atau modular.

Baca juga: Ciri-ciri Investasi Ilegal yang Perlu Diwaspadai Menurut Satgas OJK

Dengan teknologi ini, smelter nikel dapat menghasilkan limbah yang lebih ramah lingkungan. Sebab, limbahnya bisa dikelola kembali menjadi produk yang bernilai.

Namun penerapannya membutuhkan biaya relatif tinggi. Satu smelter bisa memakan biaya Rp25 Triliun. Atas dasar itu dibutuhkan investasi.

”Intinya policy based on research atau science dan inovasi teknologi itu adalah untuk menghindari sekecil mungkin akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dari pembangunan investasi tersebut,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan bisa mendapatkan investasi yang mengandung pengetahuan baru serta inovatif merupakan hal positif bagi Indonesia.

”Itu menurut saya bagus banget, kalau bisa kita lakukan itu akan membuat posisi Indonesia terdepan. Apalagi kalau memang teknologinya bagus, artinya memang bisa benar-benar diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Hariyadi menekankan, semestinya tidak sulit mewujudkannya karena Indonesia bisa menjadi tujuan investasi global dengan berbagai keunggulan dibandingkan negara tujuan investasi lainnya.

Baca juga: Edukasi Literasi Keuangan Jadi Kunci Cegah Masyarakat Masuk Investasi Ilegal

Yang terpenting adalah sikap akomodatif dari pemerintah untuk lebih terbuka terhadap stakeholders dalam rangka bersikap progresif dan terus menerima masukan yang relevan dalam penyusunan kebijakan.

Tujuannya dalam rangka membentuk lingkungan bisnis yang dapat diprediksi dan iklim investasi yang lebih kondusif. ”Indonesia kan pasar yang besar, jadi kita benar-benar bisa hidup. Mumpung negara lain belum terlalu serius,” terusnya.

Dia mengatakan, Indonesia bisa memanfaatkan momentum presidensi G20 yang di dalamnya terdapat B20 tahun 2022.

”Itu pertemuan dari negara-negara yang dipandang GDP-nya tinggi. Dengan dilakukannya di Indonesia lebih efektif agar mereka bisa lebih paham, mereka bisa melihat langsung. Jadi secara efektif sebetulnya bisa mempromosikan indonesia, kelebihan-kelebihan apa yang kita punya bisa langsung kita promosikan,” ujarnya.