Pengamat Ungkap Tarik-menarik Kepentingan Bangun Energi Terbarukan

sesuai Kesepakatan Paris, Indonesia sudah mencanangkan karbon netral atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Sanusi
KONFRONTASI.COM
Pengamat energi Komaidi Notonegoro 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai pembangunan energi baru terbarukan (EBT) lamban, karena tarik-menarik antara kepentingan jangka pendek dan menengah dengan visi jangka panjang mengembangkan energi bersih.

Karena itu pemerintah harus mengubah sejumlah kebijakan dalam industri kelistrikan agar target pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT bisa dicapai, di antaranya mengurangi energi fosil.

"Hal ini tentang tarik-menarik antara soal penyediaan listrik yang harganya terjangkau oleh masyarakat dan besaran subsidi dalam APBN dengan visi negara untuk menyediakan energi bersih berbasis EBT. Sekaligus mengurangi sebanyak-sebanyaknya pembangkit listrik berbasis fosil,” ujarnya, ditulis Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Resmi Beroperasi, PLTS Terbesar di Sulawesi Selatan Tambah Bauran EBT

Menurut dia, mengurangi energi fosil penting dilakukan agar untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini dengan harga terjangkau dan tidak membebani APBN, bisa selaras dengan visi jangka panjang pengembangan energi bersih.

Seperti diketahui, sesuai Kesepakatan Paris, Indonesia sudah mencanangkan karbon netral atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Sebagai target, Indonesia akan mengejar bauran energi di sektor kelistrikan sebesar 23 persen pada 2025, dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri, atau 41 persen jika ada bantuan internasional.

Namun persoalannya, lanjut Komaidi, harga jual listrik panas bumi masih mahal dan masa pembangunannya lama, yakni 7 hingga 10 tahun.

Baca juga: Moeldoko Sebut PLTN Masih Jadi Opsi Capai Target Bauran EBT 23 Persen

Harga jual listrik panas bumi saat ini masih sekitar Rp 1.191 per kWh, sementara harga jual listrik batu bara hanya Rp 653,3 per kWh.

“Kondisi ini membuat kepentingan jangka pendek yang lebih mengemuka. Pemerintah tidak mudah menaikkan tarif listrik, tapi juga tidak bisa membiarkan subsidi listrik di APBN membengkak," katanya.

Adapun pada 2022, subsidi listrik dalam APBN ditargetkan Rp 56,5 triliun, tapi membengkak karena kenaikan harga minyak mentah.

Komaidi menjelaskan, kepentingan jangka pendek seperti itulah yang membuat pembangunan EBT tersendat-sendat, terutama pembangkit panas bumi.

Di sisi lain, dia menambahkan, satu di antara langkah yang sudah tepat adalah kebijakan pengeboran eksplorasi oleh pemerintah atau government drilling.

Sebab, akan mengurangi risiko pengembang yang sangat tinggi di masa-masa awal pembangunan pembangkit panas bumi.

Dengan government drilling, risiko pengembang di awal masa pembangunan diambilalih pemerintah, di mana pengeboran eksplorasi yang sudah dilaksanakan pemerintah di Nage, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di Cisolok Cisukarame, Jawa Barat.

"Sebagai gambaran, harga PLTP Dieng yang dioperasikan PT Geo Dipa Energi bisa mencapai 7 hingga 8 sen per kWh. Pengeboran wilayah kerja Dieng dilakukan Pertamina, Geo Dipa hanya membangun pembangkit dan mengoperasikannya," pungkas Komaidi.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved