Harga BBM Terus Menanjak Hingga 117,64 Dolar AS/Barel, Berikut Langkah Pemerintah

Skemanya, pengguna yang ingin membeli BBM bersubsidi harus melakukan registrasi terlebih dahulu di aplikasi MyPertamina.

“Agar mencegah penyalahgunaan, semua konsumen rercatat, harus register dulu,” tutur Saleh.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, pihaknya akan menyiapkan aplikasi MyPertamina agar dapat menunjang digitalisasi dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Di sisi lain, pihaknya juga tengah mempersiapkan kriteria target pengguna BBM bersubsidi.

“Harus lebih spesifik siapa saja yang berhak akan BBM Bersubsidi. Hal ini juga untuk mencegah perdebatan di lapangan antara operator SPBU dan konsumen,” tutur Irto saat dihubungi Kontan.co.id (30/5).

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta agar mobil mewah dilarang menggunakan Pertalite maupun solar bersubsidi.

Sementara itu, menyoal wacana digitalisasi dalam penyaluran BBM bersubsidi, Mulyanto memberi catatan agar penerapan teknologi dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan menimbang kondisi masyarakat.

“Jangan sampai macet karena masyarakat tidak memiliki atau tidak kompatibel dengan teknologi tersebut. Perlu penyiapan sarana dan edukasi terlebih dahulu,” ujar Mulyanto kepada Kontan.co.id (30/5/2022)

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, BBM bersubsidi sebaiknya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2, angkutan umum, angkutan sembako, operasional UMKM, mobil pribadi dengan tahun di bawah 2012 dan kendaraan petani kecil dan menengah.

Mamit optimistis, penerapan mekanisme subsidi langsung/subsidi orang bisa membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Dampaknya bagi negara pasti akan sangat membantu karena beban keuangan akan semakin berkurang.

Selain itu, negara akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan sektor yang lain, tidak melulu subsidi energi,” ujar Mamit saat dihubungi Kontan.co.id.

Wacana digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan MyPertamina sendiri menurut Mamit merupakan opsi yang bagus.

Hanya saja, Mamit menilai bahwa mekanisme ini perlu divalidasi lebih lanjut.

“Pertamina harus berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan, Mabes Polri, serta lembaga lain seperti Kemensos perihal DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar benar-benar tepat sasaran.