Isu Naiknya Harga BBM, Kenaikan Pertalite Dikabarkan 40 Persen, Subsidi Cuma Dinikmati Orang Kaya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu naiknya harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masih bergulir, namun hingga saat ini pemerintah belum memberikan kepastian terkait hal tersebut.

Kabarnya, kenaikan BBM Bersubsidi jenis Pertalite dan Solar hingga mencapai 40 persen. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno sperti dikutip dari Kontan.co.id, Jumat (26/8/2022).

Eddy Soeparno mengatakan, informasi itu diperolehnya dalam rapat tertutup DPR dengan Pertamina awal pekan ini.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi Terhadap Dampak Rencana Kenaikan BBM

Indonesia telah melipatgandakan alokasi subsidi energi 2022 dari anggaran awalnya menjadi Rp 502 triliun (US$ 33,90 miliar), sekitar 16 persen dari total rencana pengeluaran di tengah kenaikan harga minyak global dan depresiasi rupiah.

Pemerintah mengatakan lebih banyak uang akan dibutuhkan untuk subsidi tahun ini jika harga bahan bakar tidak dinaikkan.

Opsi Pertamina adalah menaikkan harga bensin beroktan 90 menjadi Rp 10.000 (67,5 sen AS) per liter dari Rp 7.650 per liter; bensin beroktan 92 menjadi Rp 16.000 per liter dari Rp 12.500; dan solar menjadi Rp 7.200 per liter dari Rp 5.150, kata Eddy dalam wawancara, Jumat.

Pertamina juga mendukung penerapan beberapa pembatasan penjualan seperti melarang kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar dari pembelian bahan bakar bersubsidi, katanya.

"Kami melihat ini (menaikkan harga dan membatasi penjualan) paling tidak merugikan masyarakat," kata Eddy.

Kenaikan harga diperkirakan menambah sekitar 1,9 persen poin pada tingkat inflasi 2022, kata Eddy.

Inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen pada bulan Juli, tertinggi dalam tujuh tahun, bertahan jauh di bawah tingkat yang terlihat di negara-negara yang lebih maju sebagian besar karena subsidi bahan bakarnya.

Baca juga: Menkeu Minta Skema Dana Pensiunan PNS Diubah Karena Bebani Keuangan Negara

Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR, mengkonfirmasi rincian dari pertemuan Pertamina dalam sebuah wawancara telepon.

"Kami berupaya menjaga inflasi pada 7 persen hingga akhir tahun," katanya, seraya menambahkan bahwa pemberian uang tunai akan diberikan untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap daya beli masyarakat miskin Indonesia.

Irto Ginting, sekretaris perusahaan unit distribusi ritel Pertamina, menolak berkomentar tentang kenaikan harga yang diusulkan, tetapi mencatat bahwa keputusan penetapan harga ada di tangan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan awal pekan ini bahwa dia akan menyampaikan semua opsi kebijakan minggu ini kepada Jokowi.

Opsi lain yang dipertimbangkan untuk kenaikan harga termasuk menetapkan bensin beroktan 90 pada Rp 9.500 per liter. Tingkat harga yang dipertimbangkan tetap di bawah biaya produksi kilang yang sebelumnya diberikan oleh kementerian energi, menyiratkan beberapa tingkat subsidi.

Sri Mulyani: Kalau BBM Subsidi Nggak Naik, Anggaran Jebol

Pemerintah tengah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi karena harga minyak dunia mengalami fluktuasi dan berada di level yang cukup tinggi.

Hal itu ditambah lagi, kuota BBM subsidi yang disalurkan Pertamina kian tipis.

Hal tersebut berdampak kepada anggaran subsidi energi, khususnya BBM yang meningkat tajam, dan berpotensi rawan jebol.

Terkait polemik wacana naiknya harga BBM subsidi ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dinikmati oleh orang kaya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi Terhadap Dampak Rencana Kenaikan BBM

Hanya sedikit dari anggaran BBM subsidi itu yang dinikmati oleh orang miskin.

Dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar Rp502,4 triliun, mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar Rp93 triliun dan alokasi untuk Solar sebesar Rp143 triliun.

Sayangnya, anggaran Pertalite dan Solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.

Sebab banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengkonsumsi BBM bersubsidi.

"Solar dalam hal ini dari Rp143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ujar Sri Mulyani seperti dilansir Kompas.

Begitu pula dengan Pertalite, dari anggaran Rp93 triliun yang dialokasikan untuk biaya kompensasi, sekitar Rp83 triliun dinikmati oleh orang kaya.

Artinya hanya sedikit masyarakat miskin yang mendapat subsidi dan kompensasi energi.

"Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya," katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.

Terlebih anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.

Subsidi BBM Ratusan Triliun Malah Dinikmati Orang Kaya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan bakal mengumumkan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.

Sinyal kenaikan harga BBM ini disebabkan beban subsidi dan kompensasi energi yang membengkak pada tahun 2022 hingga Rp502 triliun.

Atas hal itu, pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rofyanto Kurniawan menyebut, pemberian subsidi BBM dan listrik tidak efisien lantaran banyak masyarakat menengah atas yang ikut menikmatinya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi Terhadap Dampak Rencana Kenaikan BBM

“Subsidi hanya untuk rakyat miskin dan yang membutuhkan, rakyat mampu menengah ke atas seharusnya tidak perlu lagi mendapatkan subsidi,” kata Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023, Kamis (25/8/2022).

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, subsidi justru tak dinikmati masyarakat rentan dan kurang mampu.

Subsidi justru dipandang dinikmati oleh golongan orang kaya, sehingga penyaluran subsidi dinilai tidak tepat sasaran.

“Konsumsi listrik, BBM, dan LPG itu banyak kelompok yang kaya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu," kata Sri Mulyani.

Adapun dikutip dari Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023, anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg direncanakan sebesar Rp138,33 triliun atau 7,4 persen lebih rendah ketimbang outlook 2022.

Alokasi subsidi jenis BBM tertentu dan gas melon untuk tahun ini diperkirakan Rp149,36 triliun.

Nantinya akan dilakukan transformasi penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.

Penyaluran juga akan berbasis target penerima, dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial. (Kontan/Tribunnews.com)