BBM Bersubsidi
Ketua Banggar DPR Setuju Pengalihan Subsidi BBM agar Tepat Sasaran, Ini Alasannya
Menurut Said, subsidi BBM memang tidak tepat sasaran. Seharusnya BBM bersubsidi digunakan untuk kendaraan bermotor dan plat kuning (kendaraan umum)
Penulis:
Malvyandie Haryadi
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Sebelumnya, pemerintah tengah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi karena harga minyak dunia mengalami fluktuasi dan berada di level yang cukup tinggi.
Hal itu ditambah lagi, kuota BBM subsidi yang disalurkan Pertamina kian tipis.
Hal tersebut berdampak kepada anggaran subsidi energi, khususnya BBM yang meningkat tajam, dan berpotensi rawan jebol.
Terkait polemik wacana naiknya harga BBM subsidi ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dinikmati oleh orang kaya.
Hanya sedikit dari anggaran BBM subsidi itu yang dinikmati oleh orang miskin.
Dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar Rp502,4 triliun, mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar Rp93 triliun dan alokasi untuk Solar sebesar Rp143 triliun.
Baca juga: Ditanya Soal BBM Naik, Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani
Sayangnya, anggaran Pertalite dan Solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.
Sebab banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengkonsumsi BBM bersubsidi.
"Solar dalam hal ini dari Rp143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ujar Sri Mulyani seperti dilansir Kompas.
Begitu pula dengan Pertalite, dari anggaran Rp93 triliun yang dialokasikan untuk biaya kompensasi, sekitar Rp83 triliun dinikmati oleh orang kaya.
Artinya hanya sedikit masyarakat miskin yang mendapat subsidi dan kompensasi energi.
"Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya," katanya.
Baca juga: Akademisi Nilai Subsidi BBM Perlu Dievaluasi untuk Mengurangi Beban Fiskal
Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.
Terlebih anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.
