BBM Bersubsidi

Stok Makin Menipis, Sisa Kuota BBM Jenis Pertalite Kini Tak Sampai 4 Juta Kilo Liter

Penyaluran Pertalite hingga bulan Agustus sudah mencapai 19,5 juta KL dari kuota 23,05 juta KL

WARTA KOTA/YULIANTO
Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di sebuah SPBU di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022). Pemerintah masih harus mengevaluasi soal harga BBM bersubsidi sebelum memutuskan akan menaikkan atau mempertahankan harga. Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mengemuka karena kuota pertalite maupun biosolar diperkirakan habis pada Oktober 2022. Adapun anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 total mencapai Rp 502,4 triliun. WARTA KOTA/YULIANTO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dalam laporannya menyebutkan, penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite telah mencapai 19,5 juta kilo liter (KL) hingga Agustus 2022.

Kemudian untuk BBM jenis solar subsidi, pada periode yang sama tercatat telah tersalurkan sebanyak 10,9 juta KL.

Jika lihat lebih detail, maka kuota jenis BBM bersubsidi tersebut kian tipis.

Sebagai informasi, BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi jumlah kuotanya dibatasi oleh Pemerintah.

Baca juga: Isu Kenaikan Harga BBM, Pengamat: Idealnya Pertalite Rp 10.000, Solar Rp 7.500

Untuk Pertalite pada tahun ini jumlah kuotanya 23 juta KL. Sementara Solar subsidi jumlah kuotanya sebesar 14,9 juta KL.

Sehingga bila dilihat lebih rinci, stok Pertalite kurang dari 4 juta KL dan Solar subsidi juga dikisaran 4 juta KL.

"Penyaluran Pertalite hingga bulan Agustus sudah mencapai 19,5 juta KL dari kuota 23,05 juta KL,” ucap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting kepada Tribunnews, Jumat (2/9/2022).

"Penyaluran Solar hingga bulan Agustus sudah mencapai 10,9 juta KL dari kuota yang diberikan ke Pertamina sebesar 14,9 juta KL," sambungnya.

Untuk saat ini, lanjut Irto, stok Pertalite dan Solar subsidi untuk masyarakat masih dalam kondisi aman dan terkendali.

“Stok BBM nasional dalam posisi Pertalite ada di level 18 hari dan Solar ada di level 20 hari, dan terus kami produksi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Perlu Regulasi Rinci

Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan pembatasan BBM subsidi.

Menurut informasi yang berkembang, draf revisi saat ini berada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatanganinya.

Baca juga: Hitung-hitungan Harga BBM akan Diserahkan Jokowi Hari Ini, Luhut: Kita Sudah Hitung Cermat

Halaman
12
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved