BBM Bersubsidi

Pengamat: Krisis BBM Saat Ini Perlu Dimanfaatkan Untuk Migrasi ke EBT

Keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain dinilai patut didukung.

SURYA/PURWANTO
Antrean kendaraan di SPBU Jalan Bandung, Kota Malang, Jawa Timur, usai Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (3/9/2022) siang. SPBU Jalan Bandung, Kota Malang, sempat menghentikan beberapa saat penjualanya sebelum Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM yakni BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB. SURYA/PURWANTO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat isu strategis dan politik internasional Imron Cotan mengatakan bahwa krisis BBM saat ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan migrasi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT), agar Indonesia terbebas dari enerji fosil dan fluktuasi harganya di pasar internasional.

Dengan demikian, Imron menuturkan, akan terjadi pengurangan beban konsumsi BBM fosil, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.

Menurut Imron, keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung.

"Akhirnya nanti APBN memang semata-mata berfungsi sebagai alat menyejahterakan masyarakat karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi,” ucap Imron dalam Webinar Moya Institute Nasional bertemakan "Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak", Jumat (23/9/2022).

Baca juga: PGN Kenalkan Proyek Inisiatif Energi Gas Bumi dan LNG yang Low Carbon di Pameran Gastech

Pembicara lainnya, Direktur Eksektif SMRC Sirojudin Abbas menjelaskan, perang Rusia-Ukraina memang diakui menjadi penyebab utama terganggunya rantai pasok makanan, pupuk, dan energi dunia.

Ekonom INDEF Berly Martawardaya menyambut positif program bansos di tengah lonjakan harga minyak dunia yang meleset dari prediksi pemerintah.

Pasalnya, pemerintah harus menjaga ketahanan ekonomi masyarakatnya setidaknya enam bulan ke depan.

Eks Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam paparannya mengungkapkan bahwa tahun 2022 belanja sosial khusus disalurkan melalui Kementerian Sosial, karena terjadinya peralihan dari subsidi produk ke bansos langsung.

“Subsidi itu bukan bagian belanja Kementerian/Lembaga (K/L), tapi kalau belanja sosial memang harus diletakkan di K/L yang dalam hal ini yang mengurusi masalah-masalah sosial, yaitu Kemensos. APBN jadi lebih sehat kalau tidak terlalu tergantung pada subsidi harga komoditas. Kelemahan subsidi komoditas adalah tidak adanya kepastian harga di pasar global,” imbuh Bambang.

Kemudian politikus reformasi Fahri Hamzah mengimbau sebaiknya ke depan mulai serius dibenahi pola komunikasi publik dan kebijakan pemerintah, sehingga menghilangkan distorsi informasi termasuk terkait dengan penyelamatan APBN. Distorsi tersebut telah membuka peluang bagi kelompok kepentingan untuk mengeksploitasinya.

Baca juga: Dorong Dekarbonisasi, Ini Tiga Strategi Transisi Energi PHE

Sementara itu, Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto menyampaikan bahwa di tengah-tengah ketidak-pastian ekonomi global, konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved