Jokowi Soroti Kenaikan Harga Beras, Buwas Heran Sudah Intervensi Tapi Masih Mahal, Duga Ada Mafia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti harga beras yang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan ini.

Hal itu diketahui Jokowi saat dirinya kerap mengecek kebutuhan bahan pokok di pasar sejumlah daerah saat kunjungan kerja.

"Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah, beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia di kanal Youtube Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu lalu.

Tak hanya beras, urusan harga telur, daging ayam ras dan tomat juga jadi perhatian Jokowi.

Baca juga: Stok Beras Pemerintah 600 Ribu Ton, Kepala Bulog: Aman hingga Idul Fitri

Dia mengetahui ada sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga bahan pokok tersebut.

"Urusan telur 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, tomat, 82 daerah mengalami kenaikan dan daging ayam ras 75 daerah mengalami kenaikan," bebernya

Oleh sebab itu, Jokowi turut meminta seluruh kepala daerah terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan.

"Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang sehingga bisa kita kejar dan antisipasi untuk diselesaikan," tandas Jokowi

Buwas Heran

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengaku heran harga beras di pasar masih mahal, meski telah dilakukan berbagai cara, seperti operasi pasar di seluruh daerah.

Ia pun menduga kenaikan harga beras pada saat ini disebabkan oleh mafia.

"Sekarang kita punya beras itu untuk kepentingan intervensi pasar dan masyarakat dapat harga murah serta kebutuhan tercukupi. Kita sudah lakukan (operasi pasar), tapi saya tidak tahu begitu banyak yang kita lepas tapi harganya masih tinggi," ucap pria yang akrab disapa Buwas di Kantor Perum Bulog Jakarta, Jumat (20/1/2023).

"Sebenarnya saya tau, dan tidak bodoh-bodoh amat, kalau tanda kutip ada mafia, ya memang ada," sambungnya.

Untuk itu, Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk segera membongkar polemik beras di dalam negeri.

"Sebagai Direktur Utama Bulog, masa lalu (Kabareskrim) sudah berlalu. Hari ini tidak ada pangkat, kewenangan saya sudah tidak ada lagi, khususnya penegakan hukum," ucap Buwas.

Baca juga: Setelah Ditegur Jokowi, Bulog Lepas 100.000 Ton Beras untuk Redam Kenaikan Harga