Aplikasi Mak Comblang Online, Tinder PHK 8 Persen Karyawan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Match Group Inc induk dari Tinder perusahaan teknologi yang bergerak di bidang kencan online mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memangkas 8 persen dari total karyawan, pada Rabu (1/2/2023).

Chief Financial Officer Tinder Gary Swidler menjelaskan bahwa PHK ini akan menargetkan para pekerja di kantor Tinder yang berpusat di Texas Amerika Serikat.

Dalam siaran pers tersebut Swidler menjelaskan bahwa sejumlah kantor cabang Tinder yang berada di berbagai belahan dunia juga akan memangkas sebagian karyawannya dalam waktu dekat.

Baca juga: Pekerja RI Masih Dihantui PHK, Terbaru OLX dan JD.ID, Ini Daftar Perusahaan Digital Pangkas Karyawan

Pemecatan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk menekan pembengkakan biaya operasi serta membantu meningkatkan margin pada paruh kedua tahun ini.

Mengingat selama bulan pertama di tahun 2023, saham Tinder di perdagangan Wall Street mencatatkan penurunan tajam sebanyak 7 persen.

Angka tersebut menambah kerugian Tinder, terlebih di periode sebelumnya saham perusahaan dating online ini telah turun 11 persen. Hingga membuat pendapatan kuartalnya anjlok, akibat tertekan krisis pada pasar ekonomi global.

Rencananya para karyawan yang terdampak pemecatan akan mendapatkan sejumlah insentif atau uang pesangon. Tak disebutkan berapa banyak bonus yang akan diterima para karyawan tersebut, namun melansir dari Reuters Tinder telah menyiapkan dana sebesar 6 juta dolar AS atau Rp 88 juta (satuan kurs Rp14,971).

PHK yang dilakukan Tinder semakin mengisyaratkan bahwa industri teknologi di Amerika saat ini tengah diguncang kemerosotan tajam. Mengingat dalam sebulan terakhir sejumlah perusahaan teknologi AS lainnya yang telah menghilangkan hampir 44.000 posisi diantaranya.

Microsoft

Raksasa teknologi asal AS ini mengumumkan langkah pemecatan terhadap 10.000 karyawan dari divisi teknik pada awal Januari 2023. Langkah tersebut diambil agar perusahaan dapat memangkas biaya tinjauan operasi tahunan guna mengurangi dampak kontraksi ditengah krisis ekonomi global. Mengingat selama kuartal ketiga laporan penjualan Microsoft hanya naik 2 persen, jadi pendapatan paling lambat sejak tahun fiskal 2017.

Baca juga: Badai PHK Belum Usai, Sejumlah Perusahaan E-Commerce di Indonesia Kompak Umumkan Pemecatan Karyawan

ShareChat

ShareChat, sebuah platform berbagi video pendek yang didukung oleh Google dan Temasek mengumumkan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 20 atau 400 karyawan asal India. Dengan pemangkasan ini nantinya biaya pengeluaran terkait tinjauan operasi tahunan dapat dialihkan untuk meningkatkan pemasaran, infrastruktur, dan monetisasi perusahan.

Verily

Anak perusahaan Google yang bergerak di bidang kesehatan Verily, juga bersiap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 15 persen atau sekitar 240 karyawan pada awal 2023.

Kabar PHK mencuat setelah email pemecatan yang ditulis CEO Verily Stephen Gillett ke para karyawan bocor ke publik, dalam surat tersebut Gillett menjelaskan bahwa PHK dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan untuk mencegah Verily agar tidak mengalami kolaps selama ekonomi global berkontraksi di tahun 2023.

Baca juga: OLX Autos Indonesia Akui PHK Ratusan Karyawan, Ini Alasannya

Amazon

Marketplace teknologi multinasional, Amazon mengumumkan langkah pemangkasan tenaga kerja yang menyasar lebih dari 18.000 staff di berbagai divisi perusahaan. Tidak dijelaskan divisi apa saja yang terkena dampak PHK. Namun diperkirakan PHK akan menargetkan staff di bagian operasional toko hingga teknologi.

Spotify

Raksasa streaming musik itu secara diam –diam melakukan pemutusan hubungan kerja pada sejumlah staffnya, Spotify tidak secara gamblang memberi tahu jumlah karyawan yang terkena PHK. Namun menurut informasi yang beredar PHK ini dilakukan untuk mengurangi biaya operasional.

IBM

Perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Ini dilaporkan telah memangkas 3.900 karyawan pada akhir bulan lalu, setelah sejumlah negara di Eropa Barat mengurangi pemesanan perangkat lunak berteknologi canggih.