Kemendag Berencana Impor Beras Lagi, Anggota Komisi VI DPR Sebut Pemerintah Malas Berpikir

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR mengkritik langkah pemerintah yang berencana melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton pada Maret 2023.

Anggota Komisi VI DPR Amin AK menilai pemerintah malas berpikir dan merancang solusi yang berdimensi jangka panjang untuk mengendalikan stabilitas harga dan pasokan beras.

"Jangankan berswasembada beras, mengendalikan harga dan pasokan saja gagal," katanya kepada Tribunnews, Jumat (17/3/2023).

Menurutnya, impor beras yang telah dilakukan awal 2023 untuk mengintervensi pasar tidak efektif.

Baca juga: Harga Beras Premium dan Medium Hari Ini Naik Menyusul Penetapan HPP dan HET Oleh Pemerintah

Terlebih, meski sejak Februari lalu sudah memasuki panen raya di sentra-sentra produksi beras, harga beras tak kunjung turun.

"Dirut Bulog dalam berbagai kesempatan menyampaikan, beras impor sebanyak 500 ribu ton sudah masuk semua pada 16 Februari 2023 lalu atau sebelum panen raya. Pernyataan itu pun dibenarkan oleh Mendag Zulhas," kata Amin.

"Lah, ini harga beras kok malah terus naik. Lucunya, presiden malah heran dengan fenomena ini. Artinya enggak paham masalah dan solusinya," ujarnya melanjutkan.

Ia menyebut kebijakan impor tidak akan berjalan efektif untuk mengendalikan harga beras karena pemerintah dinilai tidak paham inti masalahnya.

"Kebijakan ini kemungkinan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, yang berburu cuan atau rente dari impor pangan," kata Amin.

Menurut Amin, tanpa menyelesaikan inti masalahnya, pada akhirnya konsumen tetap harus membayarkan harga beras yang mahal.

Sementara petani yang saat ini masih panen raya, terpaksa harus merugi karena harga jual gabah akan tertekan hingga di bawah biaya produksi.

"Sejak tahun lalu, para ahli sudah mewanti-wanti harga beras akan melonjak karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi naik karena kenaikan biaya input produksi terutama pupuk, tenaga kerja, dan transportasi akibat pengurangan subsidi BBM.

Amin mengatakan pemerintah tidak berhasil menata ulang tata niaga pangan termasuk beras, salah satunya karena tata niaga pangan masih dikendalikan oleh kelompok tertentu.

"Padahal pemerintah punya semua instrumen untuk mewujudkan keberpihakan pada rakyat," katanya.